Kompolnas: Stop Egois di Masa PPKM Darurat

Kompolnas: Stop Egois di Masa PPKM Darurat

Jakarta – Masih banyak kantor-kantor yang belum mempekerjakan para pegawainya di rumah atau work from home saat PPKM Darurat diberlakukan. Kompolnas sangat prihatin atas pengabaian pemberlakuan aturan PPKM Darurat ini.
"Sangat memprihatinkan, masih banyak masyarakat dan pemilik usaha yang tidak menganggap serius pandemi Covid-19. Padahal pandemi ini terjadi di seluruh dunia dan Pemerintah sudah membuat aturan tegas termasuk menjatuhkan sanksi," ujar Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (7/7/2021).
"Sungguh egois dan tidak berperikemanusiaan bila masih ada orang-orang yang tidak mau melaksanakan ketentuan PPKM Darurat dengan berbagai alasan. Jika ada yang jatuh sakit atau bahkan meninggal dunia, tanggung jawab moral dan hukum pada yang bersangkutan. Mohon stop egoismenya, stop bertindak untuk menguntungkan diri sendiri," lanjut Poengky.
Poengky meminta para pemimpin perusahaan agar peduli kepada masyarakat, tenaga kesehatan, hingga tukang gali kubur yang terdampak Covid-19. Poengky berharap agar menghentikan segalam perbuatan yang hanya untuk menguntungkan diri sendiri saja.
"Kasihani kan aparat keamanan, setiap hari berjuang menjaga ketertiban umum. Padahal apa yang kurang, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tegas; dan aparat keamanan juga bertindak tegas," kata Poengky.
"Peradaban kita ke depan kan ditentukan oleh langkah cerdas kita pada saat ini. Taati aturan pemerintah mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 ini," sambungnya.
Sementara itu, Polda Metro Jaya bersama TNI dan Pemprov DKI Jakarta tengah melaksanakan operasi yustisi untuk menindak perusahaan-perusahaan non-esensial yang telah melanggar PPKM darurat. Dari hasil patroli gabungan itu didapat ada 103 perusahaan non-esensial yang melanggar aturan PPKM darurat.
"Sekitar 103 perusahaan non-esensial dan kritikal yang ditindak dalam operasi yustisi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (7/7/2021).
Yusri menyampaikan, perusahaan-perusahaan tersebut telah mendapatkan sanksi. [zf]