Kompolnas Soroti Petugas SPKT Polres Metro Bekasi yang Acuhkan Laporan Ibu Korban Pencabulan

Kompolnas Soroti Petugas SPKT Polres Metro Bekasi yang Acuhkan Laporan Ibu Korban Pencabulan

Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kritisi petugas yang terkesan ‘cuek’ terhadap pelaporan seorang ibu dari korban kasus pencabulan di Bekasi, pada Selasa, (21/12/2021).

Dengan geram, juru bicara Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, polisi yang menolak laporan masyarakat tidak pantas menjadi anggota Korps Bhayangkara.

"Tugas polisi adalah melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Jika tidak mampu melakukan tugas, maka yang bersangkutan tidak layak menjadi polisi," kata Poengky saat dihubungi Selasa (28/12/2021).

Poengky melanjutkan, pimpinan harus selalu mengevaluasi kinerja dan profesionalitas jajarannya. Hal itu dimulai dari proses rekruitmen, masa pendidikan, hingga akhirnya masa penugasan.     

Selain hal tersebut, Poengky menilai Polri seharusnya melakukan evaluasi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), seperti mengakselerasi proses pelaporan ke penyelidikan.

"Bagaimana pelaporan masyarakat dapat dengan cepat ditindaklanjuti polisi, termasuk segera olah TKP agar bukti-bukti dan saksi-saksi dapat segera diperoleh," ujar Poengky.

"Proses yang lama dari pelaporan ke lidik sidik akan membuat masyarakat yang mengadukan masalahnya menjadi tidak puas. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan percepatan proses dengan pentingnya memanfaatkan kemajuan teknologi," imbuhnya.

Selanjutnya, Poengky menyampaikan, tidak cukup hanya melalui proses Propam yang menindaklanjuti pemeriksaan oknum anggota tersebut. Namun, juga perlu mendapatkan perhatian ekstra serta evaluasi kinerja dari Pimpinan Polri.

"Menghadapi komplain masyarakat ini, Pimpinan Polri tidak cukup hanya memerintahkan Propam untuk memproses. Pimpinan Polri mutlak harus melakukan evaluasi menyeluruh untuk perbaikan profesionalitas anggota. Evaluasi juga ditujukan untuk mempercepat perubahan dalam melayani laporan masyarakat," jelas Poengky.

Lebih lanjut, tidak kalah pentingnya Poengky mengingatkan, kepada Kepolisian untuk menajamkan sensitivitasnya tentang rasa kemanusiaan. Hal tersebut dimaksudkan agar kesan penolakan laporan semacam itu tidak terulang kembali.

"Sensitivitas anggota Polri sangat diperlukan. Untuk bisa mengasah sensitivitas diperlukan pendidikan HAM dan sensitivitas gender," ujarnya.

Dan yang berikutnya, Poengky menyebutkan, bahwa setiap jajaran Polri harus selalu mempelajari dan menerapkan dengan sungguh-sungguh tentang Peraturan Kepala Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Peraturan Kapolri itu sendiri terkait tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negaara Republik Indonesia.

"Perlu diingat, Polri memiliki aturan tentang implementasi HAM, hal itu harus dipelajari dan diimplementasikan dengan baik," kata dia.

Ini sesuai dengan mandat Reformasi Polri, agar Polri menjadi polisi sipil yang humanis, sigap, dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas SPKT/SPK Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, petugas di SPKT/SPK memiliki tugas sebagai berikut:

1.       1.  Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;

2.       2.  Melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan

3.    3. Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.