Kompolnas Soroti Kurangnya Verifikasi Terkait Sumbangan Rp2T Keluarga Akidi Tio

Kompolnas Soroti Kurangnya Verifikasi Terkait Sumbangan Rp2T Keluarga Akidi Tio

 JAKARTA - Kasus sumbangan fiktif uang Rp2triliun oleh keluarga Akidi Tio yang menghebohkan terus berkelanjutan. Lantaran saldo rekening yang berupa bilyet giro uang sumbangan tersebut tidak mencukupi dari jumlah yang dijanjikan.


Menyikapi kasus tersebut, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyayangkan tindakan Polda Sumatera Selatan, yang tidak terlebih dahulu memverifikasi berbagai aspek terkait rencana keluarga Akidi Tio menyumbangkan uang Rp2triliun.

"Saya menyayangkan kurangnya verifikasi dana yang akan didonasikan jadi berbuntut panjang," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Rabu (4/8/2021).

Diketahui sebelumnya, bantuan Covid-19 tersebut diberikan secara simbolis di Mapolda Sumatera Selatan pada Senin (26/7/2021), dan dihadiri oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, Gubernur Sumsel Herman Deru, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel dan Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji.

Namun, pada saat pencairan dana tersebut, ternyata jumlah saldo yang berada yang berada di rekening tidak mencukupi. 

Poengky juga mengutarakan, Kapolda Sumsel, Irjen Eko Indra Heri sudah berniat baik, dengan mempublikasikan rencana sumbangan tersebut, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

"Pemberian sumbangan Rp2triliun untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Palembang dan Sumatera Selatan tersebut telah menarik perhatian publik. Ada yang percaya dan tidak percaya dengan besarnya dana tersebut. Makin menjadi sorotan publik ketika diketahui dana tersebut belum dapat dicairkan hingga saat ini. Hal tersebut tentu tidak akan terjadi jika ketersediaan dana bisa diverifikasi terlebih dahulu mengingat hal-hal penting, seperti misalnya, apakah dana ada, dari mana asal dana, disetujui atau tidak oleh ahli waris, legalitas dana, pajaknya, bagaimana mekanisme pencairannya, bagaimana pengelolaannya, dan sebagainya," ujar Poengky.

Berdasarkan lika-liku yang terjadi saat ini, Polda Sumsel terus berupaya untuk merealisasikan pencairan dana tersebut. Oleh karena itu, Polda melakukan pemanggilan kepada Heriyanti selaku anak dari Akidi Tio dan mengecek dananya.

Lebih lanjut Poengky menambahkan, ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut merupakan ranah kepolisian.Akan tetapi, secara pribadi Poengky beranggapan, masalah yang terkait dalam sumbangan tersebut lebih mudah dilihat dari sisi keperdataan, yakni adanya ingkar janji atau wanprestasi dari keluarga Akidi Tio sebagai pembuat janji.

Terlepas dari masuk ranah pidana atau perdata, kasus ini sudah seharusnya menjadi evaluasi bagi institusi Polri.

"Bagi saya secara keperdataan, lebih mudah dilihat bahwa telah ada ingkar janji atau wanprestasi dari si pembuat janji. Sedangkan untuk masalah pidana, ini menjadi ranah kepolisian untuk melihat potensinya. Secara keseluruhan, masalah ini perlu menjadi evaluasi Polri," katanya. [zf/kp]