Kompolnas: Seharusnya Polisi Tidak Represif kepada Pembentang Poster di Blitar dan Solo

Kompolnas: Seharusnya Polisi Tidak Represif kepada Pembentang Poster di Blitar dan Solo

JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti dua penangkapan pembentang poster yang terjadi di Blitar dan Solo. Kedua insiden tersebut terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di dua daerah itu.

 

Kompolnas mengatakan, seharusnya kepolisian tidak memakai cara-cara represif menghadapi warga yang menyampaikan aspirasinya kepada presiden.

 

“Masyarakat akan takut dan ini justru membuat citra baik presiden, nama baik presiden menjadi tercederai,” kata juru biacara Kompolnas Poengky Indarti, Selasa (14/9/2021).

 

Poengky menyampaikan, dalam menghadapi warga yang menyampaikan aspirasi, seharusnya pihak kepolisian tidak bertindak represif.

 

Pendekatan yang dilakukan,  menurut Poengky, seharusnya lebih merangkul daripada memaksakan upaya penegakan hukum.

 

Poengky mengingatkan, sikap kepolisian yang represif tersebut, dapat membuat masyarakat takut.

 

“Lebih mengedepankan preventif dan preemtif misalnya dengan intelkam dan binmas untuk lebih dikedepankan dalam merangkul masyarakat ketimbang melakukan upaya-upaya penegakan hukum,” ungkapnya.

 

Poengky menilai, poster-poster yang dibentangkan agar dilihat rombongan presiden itu, hanyalah sekadar meminta perhatian. Isi tuntutan yang tertulis dalam poster masih sangat wajar.

 

Dia menyebutkan, misalnya tuntutan agar presiden memerhatikan harga pupuk dan benih jagung maupun soal pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan pemberantasan korupsi.

 

“Saya rasa itu hal yang wajar yang disampaikan masyarakat. Ini adalah bagian dari bentuk kebebasan berekspresi,” ujarnya.

 

Lebih lanjut Poengky menjelaskan, ungkapan keprihatinan dari warga untuk presiden seperti yang terjadi di Solo maupun Blitar merupakan hal yang biasa. Karena itu, kepolisian tidak perlu menyikapi dengan cara-cara represif.

 

“Penangkapan, mengedepankan penegakan hukum ini cara-cara yang bisa dikatakan represif. Karena itu, agar kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan demokrasi di Indonesia tidak tercederai seharusnya kepolisian lebih berhati-hati,” jelasnya. []