Kompolnas Sarankan Kapolda Sumsel Minta Maaf ke Publik terkait Simpang-Siur Hibah Rp2T

Kompolnas Sarankan Kapolda Sumsel Minta Maaf ke Publik terkait Simpang-Siur Hibah Rp2T

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyesalkan terjadinya kesimpang-siuran terkait kabar tentang hibah Rp2T dari keluarga besar Akidi Tio melalui anaknya Heriyanty Tio sehingga memunculkan kebingungan dalam benak masyarakat.
Juru bicara Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, hibah itu merupakan bentuk yang hadir dari niat baik. Tetapi, hibah tersebut harus dipastikan kebenarannya dengan cara terlebih dulu diverifikasi sebelum disampaikan ke publik.
“Pemberian sumbangan Rp2T untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Palembang dan Sumatera Selatan tersebut menarik perhatian publik. Ada yang percaya dan tidak percaya dengan besarnya dana tersebut. Makin jadi perhatian publik ketika dana tersebut belum bisa dicairkan hingga saat ini,” kata Poengky, Rabu (4/8).
“Hal ini tentu tidak akan terjadi jika ketersediaan dana bisa diverifikasi sebelumnya untuk melihat hal-hal penting,” sambung Poengky.
Poengky menyebut, sumbangan Rp2T tersebut telah menjadi perhatian nasional tidak hanya masyarakat Sumsel. Di satu sisi, dana sebesar Rp2T diduga tak dapat dicairkan bahkan tak ada.
Untuk meredakan simpang-siur berkepanjangan di tengah masyarakat, Poengky menyarankan, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri menyampaikan permohonan maaf dan disertai janji untuk menuntaskan kasus itu.
“Karena telah menjadi perhatian publik, dan agar tidak berlarut-berlarut mengundang pro-kontra, maka permintaan maaf dari Kapolda penting untuk dapat meredakannya, disertai janji untuk menuntaskan masalah ini secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian saya berharap polemik dapat segera diakhiri,” ujarnya.
Menurut Poengky, Polda Sumsel seharusnya dapat melakukan langkah-langkah verifikasi untuk mencegah insiden itu. Dengan cara memastikan ketersediaan dana, asal dana, hingga mekanisme pencairannya.
“Seperti misalnya apakah dana ada, dari mana asal dana, disetujui atau tidak oleh ahli waris, legalitas dana, pajaknya, bagaimana mekanisme pencairannya, bagaimana pengelolaannya, dan sebagainya,” jelas Poengky. []