Kompolnas: Sanksi PTDH kepada Benny Alamsyah Sudah Tepat

Kompolnas: Sanksi PTDH kepada Benny Alamsyah Sudah Tepat

JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) merespons gugatan yang dilayangkan mantan Kapolsek Metro Kebayoran Baru Benny Alamsyah terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.  

Kompolnas sepenuhnya sepakat terhadap proses sanksi etik dan pemidanaan yang telah diputuskan oleh pihak terkait.

“Kompolnas mendukung dan mengapresiasi ketegasan Kapolda Metro Jaya yang memproses pidana dan etik saudara Benny Alamsyah karena yang bersangkutan sebagai Kapolsek Kebayoran Baru malah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika dan menyimpan psikotropika,” tegas juru bicara Kompolnas Poengky Indarti dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).

“Yang bersangkutan juga sudah divonis bersalah oleh PN Jakarta Selatan dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Oleh karena itu, sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sudah tepat dijatuhkan pada yang bersangkutan. Kami juga mengapresiasi Kapolri karena banding saudara Benny Alamsyah ditolak,” sambung Poengky.

Saat aktif sebagai insan Bhayangkara, tutur Poengky, Benny seyogianya harus menjadi teladan bagi jajaran. “Sebagai anggota Polri, apalagi yang bersangkutan menjadi Kapolsek, seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anggota. Menjadi polisi harus bersih, bebas dari narkoba, kekerasan berlebihan, dan korupsi atau pungli. Jika dilanggar, maka bagi pelanggarnya harus dijatuhi sanksi sesuai pelanggarannya. Penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba itu tindak pidana, sehingga harus dipidana. Selain itu karena yang bersangkutan anggota Polri maka layak untuk dipecat karena menyalahi kode etik serta mencoreng nama baik institusi,” tutur Poengky.

Diketahui, Benny mengajukan gugatan terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, dua petinggi Polri tersebut terdaftar sebagai tergugat dengan nomor perkara 286/G/2021/PTUN.JKT pada 20 Desember 2021 atas nama penggugat Benny Alamsyah.

Benny datang ke PTUN untuk meminta pengadilan membatalkan atau menyatakan tidak sah surat keputusan Kapolri soal pemberhentian tidak hormat terhadap dirinya.

Dari informasi SIPP tertera: “Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1029/VII/2021, Tertanggal 28 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Diri Penggugat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas Nama Benny Alamsyah,” Selasa (21/12/2021).  

Diketahui, proses hukum terkait tindak pidana narkotika telah dijalani Benny di Polda Metro Jaya berupa penetapan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Narkoba Polda Metro Jaya sejak 21 Agustus 2019.

Tidak hanya ditahan, bahkan ia juga dipecat secara tidak hormat dari dinas Polri karena terlibat kasus penggunaan narkotika.

Sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menyidangkan kasus tersebut dengan putusan hakim menyatakan Benny bersalah dan vonis selama 1 tahun 6 bulan penjara. []