Kompolnas: Sanksi Maksimal terhadap AKP Robin

Kompolnas: Sanksi Maksimal terhadap AKP Robin

JAKARTA – Dugaan kasus suap yang melibatkan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif Syahrial yang ikut menyeret seorang oknum pengacara berinisial MH. Kini terseret pula oknum penyidik kasus tersebut sebagai tersangka kasus dugaan suap penghentian perkara di Tanjungbalai, Sumatera Utara.
Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju bersama pengacara MH bersepakat dengan Syahrial terkait proses penanganan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai agar tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang Rp 1,5 miliar.
Robin telah diputuskan diberhentikan tidak dengan hormat oleh Dewan Pengawas KPK karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik telah menerima suap dari sejumlah pihak beperkara di KPK.
Atas perbuatannya tersebut, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengharapkan AKP Stepanus Robin Pattuju yang masih berstatus anggota Polri ini dijatuhkan sanksi berat atas dugaan kasus tersebut.
Kompolnas melalui juru bicaranya, Poengky Indarti, menyimpulkan bahwa ada 3 sanksi berdiri menunggu Robin usai terlibat dalam kasus itu. Sanksi yang berupa pidana, juga sanksi etik dari KPK.
"Ada tiga sanksi yang didapatkan SRP, yakni satu berupa sanksi pidana dan dua berupa sanksi etik. Sanksi etik dari KPK dan sanksi etik dari Polri," kata Poengky saat dihubungi pada hari Kamis (10/6/2021).
Kini kasus pidana SRP masih dalam penanganan KPK. 
"Agak lama memang, tapi saya yakin, sanksi maksimum akan diterima atas perbuatannya," ujar Poengky.
Selain sanksi dari KPK, AKP Robin juga masih menunggu sanksi lainnya dari Polri atas dugaan pelanggaran kode etik. [zf]