Kompolnas Rekomendasikan Proses Pidana, Etik, dan Keadilan kepada Korban

Kompolnas Rekomendasikan Proses Pidana, Etik, dan Keadilan kepada Korban

JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas) menyesalkan masih adanya oknum anggota kepolisian di jajaran Polda Maluku Utara terlibat kasus kekerasan terhadap perempuan.

Jubir Kompolnas Poengky Indarti, mengaku dirinya terkejut begitu mendapatkan laporan bahwa di awal tahun 2022 ini sudah terjadi dua kasus dugaan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan oknum polisi di Maluku Utara.

"Kami sangat terkejut dan menyesalkan jika benar berita masih adanya perilaku anggota Polda Maluku Utara (anggota Brimob berinisial Bripda I dan anggota Polairud berinisial Bripka F) yang melakukan kekerasan terhadap Perempuan," tulis Poengky, Rabu (12/01/2022).

Poengky mengatakan, Kompolnas berharap Bidang Propam dan Ditreskrimum Polda Maluku Utara untuk melakukan pemeriksaan terhadap dua anggota yang dilaporkan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Sangat memalukan jika nantinya terbukti benar kedua anggota melakukan kekerasan terhadap perempuan. Sebagai anggota Polri, mereka seharusnya melayani, melindungi, mengayomi serta menghormati perempuan dan harus menegakkan hukum. Bukan malah melakukan pelanggaran hukum," cetusnya.

Ia pun menegaskan, jika benar terbukti kedua oknum ini melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan, maka Kompolnas merekomendasikan penegakan hukum berupa proses pidana dan proses etik agar ada efek jera serta memberikan rasa keadilan pada korban.

Sepanjang 2021 lalu, Poengky menyampaikan, Kompolnas juga mencatat setidaknya ada 3 kasus kekerasan seksual anggota kepolisian di Maluku Utara kepada anak perempuan.

Tiga kasus tersebut, yaitu kasus Briptu NI anggota Polsek Jailolo Selatan yang melakukan pemerkosaan terhadap seorang remaja perempuan di Mapolsek Jailolo Selatan, AG anggota Polres Halmahera Tengah yang melakukan pemerkosaan terhadap anak angkat dan adik kandung istri, serta Bripka R dari Polres Morotai yang memperkosa remaja perempuan.

"Kompolnas berharap semuanya diproses pidana dan dipecat. Kompolnas juga berharap adanya pendidikan HAM di sekolah sekolah kepolisian dengan menekankan penghormatan kepada perempuan dan anak, agar mindset berpikir anggota dapat lebih menghormati dan melindungi perempuan dan anak," harap dia.

Di awal Januari 2022 ini, dua oknum polisi terlibat kasus kekerasan terhadap perempuan ini, di antaranya: Bripda I yang dilaporkan ke Bidang Propam atas dugaan menghamili kekasihnya tetapi enggan bertanggungjawab dan malah memaksa aborsi; dan Bripka F yang dilaporkan ke Ditreskrimum atas dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya. []