Kompolnas: Program Satu Juta Vaksinasi Booster Polri-PBNU-Kemenag Punya Tujuan Mulia

Kompolnas: Program Satu Juta Vaksinasi Booster Polri-PBNU-Kemenag Punya Tujuan Mulia

JAKARTA – Program satu juta vaksinasi booster yang diselenggarakan Polri bekerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Agama (Kemenag), mendapat aparesiasi dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

“Konsolidasi Polri dengan ormas keagamaan serta Kemenag ini sangat strategis. Sebagai Anggota Kompolnas, saya perlu mengapresiasi langkah strategis dan positif seperti ini dan juga sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk mendukungnya. Berharap Tuhan Yang Mahakuasa memberi kemudahan, kesehatan, dan keberkahan di bulan yang penuh berkah ini,” ucap anggota Kompolnas H. Mohammad Dawam, Kamis (21/4/2021) .

Dawam menuturkan, apa yang diikhtiarkan Kapolri dan jajarannya dan berkolaborasi dengan PBNU dan Kemenag dalam pelaksanaan vaksinasi booster massal, tentu memiliki tujuan mulia dalam rangka menjaga keselamatan warga Indonesia secara umum seiring menjelang Idul Fitri tahun ini.

“Spirit menjaga kesehatan masyarakat ini menggambarkan bahwa negara hadir dan serius dalam melaksanakan salah satu maqashidusy syariah yakni hifdhun nafs, menjaga kehidupan, tidak memandang bulu, apatah warga NU atau bukan, apatah warga Muslim atau Non Muslim,” ujarnya.

Dawam mengatakan, program satu juta vaksinasi booster, yang dilakukan Polri bersama PBNU dan Kemenag sangat tepat, strategis, dan akan menguatkan konsolidasi seluruh elemen masyarakat tidak melihat latar belakang keagamaan, pandangan politik, dan aliran.

“Saya berharap kerjasama Polri, ormas keagamaan semisal NU dan Muhammadiyah, serta Kemenag di seluruh tingkatannya bahu-membahu dalam kebaikan; fastabiqul khairat untuk keamanan, kesehatan, maupun kedaulatan Indonesia dari varian ideologi transnasional radikal yang sangat mengganggu kebangsaan kita,” harapnya.

Dawam menyampaikan, pelaksanaan satu juta vaksinasi booster tersebut menunjukkan terkonsolidasikannya antara kekuatan civil society dengan negara dalam membangun, bekerja sama berbagai hal dalam konteks ikhtiar kesehatan masyarakat.

“Perlu diapresiasi, dan hal ini juga akan berpotensi terbangunnya ruang dialog positif masyarakat dengan pemerintah sehingga menumbuhkan kepercayaan yang bersifat hakiki, tidak dibuat-buat,” pungkasnya. [ferdi/zf]