Kompolnas: Polri Harus Selalu Berpedoman Hukum dan Junjung Tinggi HAM

Kompolnas: Polri Harus Selalu Berpedoman Hukum dan Junjung Tinggi HAM

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berikan tanggapan positif terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) yang diajukan oleh Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga.

“Kami menyambut baik dan mendukung putusan MK yang menyatakan bahwa kewenangan polisi berhentikan orang untuk periksa identitas itu konstitusional,” ungkap juru bicara Kompolnas Poengky Indarti, Rabu (26/1/2022).

Poengky menambahkan, Kompolnas juga sependapat bahwa yang menjadi persoalan adalah penerapannya, bukan perkara aturannya yang inkonstitusional.

Perlu diketahui, yang menjadi dasar tanggapan Kompolnas tersebut merujuk pada Pasal 4 UU Polri No. 2 Tahun 2002 yang menegaskan, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Maka dari itu, Poengky menekankan, seluruh anggota Polri harus selalu berpedoman pada hukum dan menjunjung tinggi HAM dalam melaksanakan tugasnya.

Namun demikian, anggota Polri tetap tidak boleh sewenang-wenang dalam melakukan operasi, terlebih jika tidak adanya surat perintah. Jika ada anggota yang bersifat arogan serta mengesampingkan HAM, maka anggota yang bersangkutan harus diberikan sanksi tegas.

Diberitakan sebelumnya, Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga memohon pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri), namun permohonan tersebut ditolak oleh MK.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pleno Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya, dalam sidang pengucapan putusan pada Selasa, (25/1/2022).

“Amar putusan mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ungkap Anwar.

Sebelumnya, dalam permohonan Nomor: 60/PUU-XIX/2021, mendalilkan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Kepolisian menyatakan, “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: (d.) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri”.

Para Pemohon mendalilkan, telah timbul rasa kekhawatiran dan ketakutan dalam diri para Pemohon ketika melakukan aktivitasnya, kemudian diberhentikan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan identitas atau tanda pengenal diri sebagaimana amanat pasal a quo.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul,  Mahkamah berpendapat, bahwa tidak adanya batasan kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf d UU Polri, bukanlah menjadi penyebab oknum kepolisian melakukan tindakan yang merendahkan martabat dan kehormatan orang lain.

Persoalan yang para pemohon dalilkan bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi dari norma Pasal 16 Ayat (1) Huruf d UU Polri. Persoalan implementasi norma terkait dengan tayangan kegiatan kepolisian yang marak di media massa, menurut Mahkamah, telah memiliki batasan yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta peraturan pelaksana lainnya.

“Oleh karena itu, baik aparat kepolisian maupun media massa diharapkan dapat selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar tetap dalam koridor yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul yang membacakan pertimbangan putusan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pasal 16 Ayat (1) Huruf d UU Polri adalah norma yang konstitusional. Kekhawatiran para Pemohon berkenaan adanya tindakan merendahkan harkat dan martabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 dan kekhawatiran akan diperlakukan semena-mena sebagaimana dijamin dalam Pasal 281 Ayat (1) UUD 1945 merupakan persoalan implementasi norma a quo, bukan persoalan inkonstitusionalitas norma.

Untuk diketahui, Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga menjelaskan, kedudukan hukum para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang melakukan aktivitas sehari-hari di luar rumah.

Para Pemohon berpotensi diperiksa oleh aparat kepolisian guna melakukan pengecekan identitas pribadi sesuai dengan amanat Pasal 16 Ayat (1) Huruf d UU Kepolisian. Pemohon beralasan kegiatan patroli tersebut sering kali dilakukan pada malam hari. Tidak tertutup kemungkinan dilakukan juga pada siang hari.

Saat pemeriksaan juga terdapat tindakan petugas kepolisian yang kerap kali memarahi, membentak, meneriaki orang yang sedang diperiksa, hingga melakukan gerakan-gerakan yang mengarah pada perendahan harkat dan martabat manusia.

Kegiatan patroli petugas kepolisian dapat disaksikan melalui tayangan televisi, yaitu dalam “Program 86” dan “Jatanras” yang dinaungi oleh stasiun televisi Net TV dan program “The Police” yang dinaungi oleh stasiun televisi Trans7.

Sedangkan kanal youtube yang menayangkan hasil rekaman video tersebut adalah kanal “Trans7 Official” dan “86”; “Custom Protection” serta kanal-kanal lainnya yang menampilkan tindakan-tindakan kepolisian dalam melakukan pemeriksaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Menurut para Pemohon, lengkap atau tidaknya identitas orang yang sedang diperiksa, di bawah pengaruh alkohol atau tidak, melakukan salah atau tidak, hal tersebut bukan merupakan alasan bagi petugas kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perendahan martabat manusia.

Apalagi tindakan tersebut dilakukan sambil direkam dan ditayangkan di televisi atau youtube atau media lainnya sehingga dapat disaksikan oleh khayalak umum.

Para Pemohon juga mengkhawatirkan adanya potensi rusaknya mental para Pemohon yang disebabkan oleh akibat yang ditimbulkan setelah hasil rekaman tersebut diakses oleh khayalak umum. []