Kompolnas: Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi

Kompolnas: Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi

JAKARTA - Usulan Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo beberapa waktu yang lalu mengenai pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri yang bertugas untuk menaungi Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai bahwa usulan tersebut adalah tidak tepat dan merupakan ide menyimpang dari semangat reformasi di tubuh Polri.

Juru bicara Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, instansi Polri yang saat ini dibawahi langsung oleh Presiden Republik Indonesia merupakan mandat dari era Reformasi.

Poengky mengatakan Undang-Undang Polri dibuat sebagai wujud reformasi kepolisian. Dan berdasarkan semangat reformasi itu, Polri ditempatkan di bawah Presiden RI.

 “Jadi Polri di bawah Presiden itu sudah merupakan mandat Reformasi. Tidak tepat jika ada ide-ide yang menyimpang dari Reformasi,” tutur Poengky, Senin (3/1/2022).

Poengky menyampaikan, Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan wujud dari reformasi kepolisian.

Dalam beleid tersebut, Pasal 8 Ayat (1) berbunyi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada langsung di bawah Presiden.

“UU Polri merupakan wujud Reformasi Polri. Berdasarkan Reformasi tersebut telah menempatkan Polri di bawah Presiden,” kata dia.

Lebih lanjut, Poengky mengatakan, Polri sebagai lembaga tidak berdiri sendiri. Polri dalam mengambil kebijakan pun tak dapat serta merta. Kompolnas, lanjut Poengky, ditugaskan untuk menetapkan arah kebijakan Polri.

 “Ada Kompolnas yang ditugaskan untuk menetapkan arah bijak Polri,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Agus Widjojo mengusulkan Polri berada di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional.

Pernyataan Agus ini disampaikan dalam Pernyataan Akhir Tahun 2021 Lemhannas yang disiarkan melalui akun kanal YouTube Lemhannas RI. Menurutnya, Polri sebagai lembaga penegakan hukum bisa diletakkan di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional, serta operasionalnya nanti dirumuskan oleh menteri.

"Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional. Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," jelasnya. []