Kompolnas:Polisi Periksa Ponsel Warga Tanpa Ada Dasar Hukum, Itu Keliru

Kompolnas:Polisi Periksa Ponsel Warga Tanpa Ada Dasar Hukum, Itu Keliru

JAKARTA - Sebuah video memperlihatkan polisi memeriksa ponsel seorang pemuda menjadi viral di media sosial Twitter. Dalam video itu, awalnya terlihat pemilik ponsel itu tidak rela saat petugas penegak hukum ingin memeriksa ponselnya. 

Oknum itu menjelaskan bahwa polisi memiliki wewenang untuk memeriksa ponsel. 

"Saya hanya untuk pencegahan, siapa tahu kau berdua merencanakan pembunuhan, misalnya," katanya dalam video itu. 
Cuplikan video berasal dari unggahan akun @xnact. Hingga saat ini, video itu telah ditonton sebanyak 1,9 juta kali, dibagikan sebanyak 8.975 kali, dan disukai oleh 23,1 ribu warganet.


Sumber asal video dari akun tiktok, @donikusuma1999. Akun tersebut juga mengunggah sambungan video dan menampilkan bahwa tak ada indikasi kejahatan yang dilakukan pemilik ponsel. 

"Meski sempat terjadi perdebatan, Tim Raimas Backbone tidak menemukan adanya indikasi narkoba atau senjata tajam," kata narator dalam ending video. 
Video lengkapnya ada di aplikasi TikTok di url ini dan ini.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengaku, tidak mengetahui konteks peristiwa dalam video itu, karena tidak merekam secara utuh. Namun, ia berharap pimpinan kepolisian memberi atensi dan menindaklanjuti video yang viral ini. Menurut Poengky, tindakan anggota kepolisian yang mengambil ponsel orang lain tanpa ada dasar hukum dan surat perintah merupakan hal yang keliru. 

"Itu keliru. Bahkan di KUHAP, untuk penyitaan barang yang diduga berkaitan dengan kejahatan saja harus dengan ijin pengadilan," kata Poengky kepada wartawan, Minggu (17/10/2021). 

"Pemeriksaan juga harus ada surat perintah, tidak boleh main ambil begitu saja. Harus ada sangkaannya dulu. Polisi di video TikTok tadi dalam kapasitas apa mengambil ponsel?," sambung dia.

Poengky berharap, seluruh anggota Polri harus berhati-hati menjalankan tugasnya. Sebab, tugas polisi adalah mengayomi, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum guna mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). 

Ia mengingatkan bahwa pengawas Polri tidak hanya berasal dari internal dan eksternal seperti Kompolnas, tetapi juga masyarakat luas. 

"Di masa kecanggihan teknologi ini, masyarakat dengan gawai pintarnya mampu merekam dan memviralkan atau menyampaikan kepada media," jelas dia. "Jika ada pelanggaran, maka yang dipertaruhkan adalah nama baik institusi. Ibarat karena nila setitik, rusak susu sebelanga," ujar Poengky. []