Kompolnas Pastikan Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Rumah Bupati Langkat akan Ditahan

Kompolnas Pastikan Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Rumah Bupati Langkat akan Ditahan

Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjamin para tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara akan ditahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim setelah berkomunikasi dengan penyidik Polda Sumut.

Dalam keterangannya, penyidik menjelaskan kepada Kompolnas, bahwa masih ada beberapa hal terkait kepentingan proses penyidikan, terutama soal Pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang disangkakan.

"Setelah kami konfirmasi kepada penyidik, keputusan penyidik saat ini belum menahan tersangka maka itu patut dihormati. Namun, bukan berarti para tersangka tidak akan ditahan. Pada waktu yang tepat para tersangka akan ditahan," ujar Yusuf, Rabu (30/3/2022).

Sehingga, untuk saat ini menurut penyidik dipandang belum perlu untuk menahan tersangka, selama para tersangka bersikap kooperatif.

Selanjutnya, Yusuf menambahkan, berdasarkan penjelasan penyidik, pidana yang disangkakan tidak hanya menggunakan pasal dalam KUHP penganiayaan, dimana dalam pasal tersebut proses penanganan perkaranya lebih mudah dan cepat.

Namun, dalam kasus tersebut ditemukan eksploitasi, dengan demikian kasus itu digabungkan dengan UU nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO.

"Sehingga akan memakan waktu dalam proses penanganannya. Maka ini yang harus kita pahami bersama. Kompolnas menghormati keputusan penyidik belum menahan pada saat ini," tutur Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf juga memastikan, Kompolnas akan terus memantau penyidikan kasus tersebut dan penyidik menjamin bahwa para tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta tidak mengulangi perbuatan kejinya. Walau demikian, penyidik sebenarnya bisa saja menggunakan alasan obyektif untuk menahan para tersangka.

Sebagai informasi, para tersangka bisa terancam pidana di atas 5 tahun kurungan penjara.

"Penyidikan perkara tersebut harus dipastikan berproses secara profesional dan akuntabel," imbuhnya

Selain itu, Yusuf mengingatkan kepada Polda Sumut bahwa kasus kerangkeng manusia mendapat perhatian serius dari Komnas HAM, LPSK dan berbagai elemen masyarakat.

"Sehingga adanya perhatian tersebut bagaimana pun telah mengawasi penanganan kasus ini agar penyidikan secara sungguh-sungguh profesional dan akuntabel," pungkas Yusuf.