Kompolnas Nilai Mabes Polri Belum Perlu Bertindak Langsung untuk Kasus Kerangkeng Manusia

Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai Mabes Polri belum perlu bertindak langsung untuk kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat non aktif Terbit Rencana Perangin-angin.

Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim mengatakan, karena proses penanganan kasus tersebut tengah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) telah sesuai dengan jalurnya, meskipun ada sejumlah catatan. Catatan pertama berkaitan dengan proses penetapan para tersangka yang tidak jadi ditahan oleh para penyidik. Lainnya, pernyataan polisi yang menganggap tidak adanya anggota Polri yang terlibat dalam kasus tersebut yang mana hal ini bertentangan dengan hasil investigasi Komnas HAM dan LPSK.

"Penyidik Polda Sumut sampai saat ini masih on the track, sehingga atensi khusus dari Bareskrim masih belum diperlukan," kata dia saat dihubungi, Senin, 28 Maret 2022.

Yusuf menekankan, berdasarkan pemantauan Kompolnas selama ini, Mabes Polri tetap terlibat aktif dalam memonitor penanganan kasus ini melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), karena memang fungsinya sebagai pembina reserse polda secara umum.

"Meskipun Bareskrim sebagai pembina fungsi reserse, perhatian dan koordinasi Bareskrim dengan Penyidik Polda Sumut telah berjalan selama ini," tutur Yusuf.

Lagipula, lanjutnya, tindak pidana yang disangkakan tidak hanya menggunakan pasal dalam KUHP, yaitu berkaitan dengan penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia sesuai pasal 351 (ayat 3) yang penanganan perkara tersebut akan lebih mudah dan cepat.

"Namun, karena dalam perkara tersebut ditemukan eksploitasi, maka perkara tersebut oleh penyidik digabungkan dalam UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga akan memakan waktu dalam proses penanganannya. Ini yang harus kita pahami bersama," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Mabes Polri menarik penyidikan dugaan kekerasan kerangkeng manusia di Langkat yang ditangani Polda Sumatera Utara.

Wakil Koordinator Kontras, Rivanlee Anandar menilai Polda Sumut seperti tidak serius dalam melakukan penyidikan kasus kekerasan dalam kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Paranginangin, padahal Komnas HAM maupun LPSK dalam temuan investigasinya telah memberikan sejumlah petunjuk adanya pelanggaran HAM, tindakan penyiksaan hingga perbudakan dalam kerangkeng manusia.

"Mabes Polri harus bertindak, karena proses (penanganan perkara) sudah berlangsung lama," ujar Rivanlee, Rabu (16/3/2022), dikutip dari Kompas.com.

Rivanlee mengatakan, selain mempercepat proses penyelidikan, peran Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk menarik kasus juga penting, yakni dalam membongkar oknum di aparat penegak hukum yang melindungi aktivitas kekerasan terhadap penghuni kerangkeng milik Terbit Paranginangin.

Sementara itu, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo bicara soal penanganan kasus penyidikan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.

"Secara umum secara prosedur penyidikan mesti didalami penyidik dalam melakukan proses penyelidikan. Kemudian menaikan statusnya ke penyidikan semuanya melalui mekanisme. Dari gelar perkara untuk merumuskan tiap peristiwa pidana kemudian pasal-pasal yang diterapkan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan penyidik," jelas Dedi.

Dia menegaskan Polri akan memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran penanganan yang dilakukan penyidik dalam menangani kasus ini. Dedi meminta para penyidik tidak main-main dalam penanganan perkara.

"Kalau penyidik melakukan pelanggaran maka Polri akan menindak tegas. Kalau terbukti ditindak secara tegas baik dipidana maupun sidang kode etik. Ini konsekuensi bagi para penyidik. Makanya penyidik jangan coba main-main tentang penanganan perkara yang sedang ditangani," ujar Dedi. []