Kompolnas Nasihati Polda Sumsel soal Proses Hukum Donasi Keluarga Akidi Tio

Kompolnas Nasihati Polda Sumsel soal Proses Hukum Donasi Keluarga Akidi Tio

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memantau perkembangan hukum donasi Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 dari keluarga Akidi Tio.
Penanganan mengenai proses hukum Putri Alm. Akidi Tio, Heryanty Tio, tampak membingungkan. Pasalnya, pernyataan Dirintelkam Polda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro berbeda dengan Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi soal status tersangka Heryanty Tio.
“Saya menyayangkan adanya dua pernyataan berbeda antara Kabid Humas dan Dirintel,” kata Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto, Selasa (3/8/2021).
Benny menilai, pernyataan dari dua sumber yang berbeda dan materi yang berbeda akan membuat publik semakin bingung. Apalagi polemik sumbangan Akidi Tio Rp2T belum tuntas.
“Karena hal tersebut justru membuat publik bertanya-tanya,” ujar Benny.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Ratno Kuncoro, mengatakan anak Akidi Tio, Heriyanti, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus donasi Rp2 triliun yang belum jelas.
"Sudah menetapkan tersangka bagi Heriyanti," kata Ratno di kantor Pemprov Sumsel, Senin (2/8).
Belakangan Kabid Humas Polda Sumsel membantah status hukum tersebut.
Mengingat hal tersebut, Benny Mamoto meminta agar Polda Sumsel harus berhati-hati dalam penanganan kasus ini. 
"Perlu langkah persiapan yang ekstra hati-hati karena ini jadi atensi publik dan sudah viral," jelas dia.
Benny menyarankan, apabila ada kasus seperti ini, yakni orang mau menyumbang Rp2 triliun, sebaiknya Polda Sumsel jangan buru-buru mengumumkan ke publik.
Ada baiknya, Polda Sumsel melakukan pengecekan dan penelusuran soal asal usul uang, reputasi penyumbang (rekam jejak), wasiat atau pesan tertulis penyumbang, serta keberadaan uang.
"Cek rekening atas nama siapa, siapa yang berwenang memindahkan, kemudian aturan perbankannya dan perpajakan bagaimana, proses administrasi. Selanjutnya bagaimana bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan sumbangan, dan sebagainya. Ini perlu dibahas pada tahap persiapan sehingga saat ekspose ke publik maka tinggal tindak lanjut eksekusinya," saran Benny. []