Kompolnas Minta Wassidik dan Propam Periksa Penyidik Perkara Dugaan Pemerkosaan Gadis Disabilitas di Kota Serang

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) minta Wassidik dan Propam untuk memeriksa penyidik yang menangani perkara dugaan pemerkosaan gadis disabilitas di Kota Serang, Banten, di mana Polres  Serang Kota sempat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) perkara tersebut dengan alasan keadilan restoratif (restorative justice).

Juru bicara Kompolnas, Poengky Indarti menyampaikan Kompolnas akan melakukan klarifikasi terhadap perkara ini.

"Kami merekomendasikan Wassidik dan Propam turun untuk memeriksa penyidik kasus tersebut," ujar Poengky kepada wartawan, Jumat (21/01/2022).

Poengky menilai, kasus perkosaan bukan merupakan delik aduan. Sehingga meskipun pelapor bermaksud mencabut kasus, proses pidananya tetap harus jalan.

"Alasan restorative justice itu kasus-kasus pidana yang sifatnya ringan. Bukan kasus perkosaan, apalagi terhadap difabel yang wajib dilindungi. Dalam kasus ini, sensitivitas penyidik harus tinggi," ujar Poengky.

Dia menyayangkan jika penyidik menghentikan penyidikan terhadap dua pelaku dugaan perkosaan dengan alasan laporan sudah dicabut.

Poengky menjelaskan, polisi memiliki tugas melakukan kontrol sosial dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

"Alasan pencabutan laporan karena adanya perdamaian dengan cara kesediaan pelaku untuk menikahi korban yang telah hamil 6 bulan juga perlu dikritisi, mengingat pelaku sebelumnya telah tega memerkosa korban. Sehingga aneh jika kemudian menikahkan pelaku perkosaan dengan korban," tuturnya.

Di tempat terpisah, Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Hutapea mengaku akan meneliti kembali penangguhan dua tersangka pemerkosa yang sebelumnya ditahan selama 41 hari sejak 27 November 2021.

"Kita sudah lakukan restorative justice, karena keinginan kedua belah pihak. Tapi, kalau ada masukan-masukan akan kita teliti kembali," kata dia.

Hutapea juga menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan perkara tersebut akan dilanjutkan setelah adanya masukan-masukan dari pemerhati dan masyarakat.

"Bisa, bisa dilanjutkan. Memang ini (restorative justice) inisiatif pelapor karena dasar kemanusiaan," ujar Hutapea. []