Kompolnas Minta Polri Pecat AKBP  Brotoseno Setelah Revisi Perkap

Kompolnas Minta Polri Pecat AKBP Brotoseno Setelah Revisi Perkap

Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong AKBP Brotoseno yang juga merupakan mantan narapidana kasus korupsi dilakukan pemberhentian secara tidak terhormat (PTDH). Usai Polri merevisi Peraturan Kapolri (Perkap) terkait sidang kode etik.

Juru bicara Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, pemecatan AKBP Bortoseno perlu dilakukan karena Brotoseno sudah dinyatakan terbukti melakukan kasus korupsi.

"Karena yang dinyatakan terbukti bersalah dan kasus pidananya sudah inkracht, narapidana, dihukum penjara, kasusnya korupsi, serta dianggap menyerang rasa keadilan masyarakat jika yang bersangkutan (Brotoseno) tetap dipertahankan, maka kami berharap yang bersangkutan (Brotoseno) akan dilakukan pemberhentian secara tidak terhormat (PTDH),” ujar Poengky (13/6/2022).

Selanjutnya, Poengky menyebutkan, pada 3 Juni yang lalu, Kompolnas dan Polri melakukan rapat koordinasi terkait kasus AKBP Brotoseno. Rapat tersebut dilakukan karena kasus Brotoseno menjadi pantauan banyak pihak, terutama masyarakat yang kecewa karena mantan narapidana kasus korupsi tersebut tidak dipecat.

Dalam rapat itu, Kompolnas juga mendorong dilakukan evaluasi dan revisi peraturan terkait proses penegakan kode etik.

"Kami mendukung upaya Polri merevisi dua Perkap agar dimungkinkannya upaya hukum peninjauan kembali. Revisi ini akan menjadi koreksi bagi internal Polri, sekaligus upaya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat agar kasus korupsi tidak terjadi lagi," imbuh  poengkey.

Selanjutnya, Poengky juga mengharapkan kepada seluruh anggota Polri untuk melakukan pengawasan melekat atasan langsung kepada bawahannya, sehingga atasan harus terus-menerus melakukan bimbingan dan pengawasan agar dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Atasan juga harus sigap dalam melakukan koreksi dan menjatuhkan hukuman kepada para anggota jika ada melanggar aturan,” tegas Poengky.

"Dengan adanya revisi ini yang memungkinkan peninjauan kembali, maka putusan-putusan yang inkracht diharapkan dapat ditinjau kembali," pungkasnya.

Di lain pihak, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku Ketua Kompolnas mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan merevisi aturan mengenai peninjauan kembali hasil sidang etik.

Menurut Mahfud pertemuan yang dilakukan bersama Polri sebelumnya memutuskan akan merevisi kembali putusan tentang pengangkatan Brotoseno dan mengubah peraturan Polri dan membuat peraturan Kapolri.

“Saya katakan itu bagus, itu responsif. Saya sebagai Menko Polhukam dan Ketua Kompolnas sangat mengapresiasi,” ucap Mahfud, (11/6/2022).