Kompolnas Minta Pengawas Internal Polri Evaluasi soal Beda Pernyataan Status Putri Akidi Tio

Kompolnas Minta Pengawas Internal Polri Evaluasi soal Beda Pernyataan Status Putri Akidi Tio

JAKARTA  - Juru bicara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti meminta pengawas internal Polri mengevaluasi adanya polemik rencana pemberian hibah sejumlah Rp2 triliun dari keluarga almarhum Akidi Tio untuk penanganan Covid-19. Terkait perbedaan statement status putri almarhum Akidi Tio, Heriyanti yang sempat disebut sebagai tersangka, namun belakangan diubah menjadi 'hanya diundang' untuk dimintai keterangan.

Poengky menyampaikan, yang berwenang memberikan pernyataan pers untuk tingkat Polda Kabid Humas dengan didampingi pejabat yang berkompeten. Dalam kasus ini, pihak yang mendampingi seharusnya Dirkrimum atau yang mewakili lantaran pemeriksaan dilakukan oleh Dirkrimum.

"Ada dua statement berbeda terkait status Ny. Heriyanti putri almarhum Akidi Tio perlu evaluasi dari pengawas internal Polri agar hal ini tidak terulang," kata Poengky, Selasa (3/8/2021).

Soal hibah Rp2 triliun itu, Poengky mengatakan sebaiknya publik menantikan hasil pemeriksaan. Pihaknya sendiri masih berharap agar dana yang dijanjikan itu ada dan bisa segera ditransfer untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Palembang dan Sumatera Selatan.

"Jika ternyata tidak ada, maka Polda Sumatera Selatan dipersilakan mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku," ucap Poengky.

Mengenai pemberian hibah itu sendiri, menurutnya, memang boleh diserahkan ke Polri. Dana yang diserahkan melalui Polri ini termasuk dana hibah, dan untuk pengelolaanya sudah ada aturannya, yaitu PP nomor 10 tahun 2011, Perkap nomor 11 tahun 2013, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 99 tahun 2017. Sehingga dalam pengelolaannya harus berpedoman pada aturan-aturan tersebut.

"Pemeriksaan keuangannya dilaksanakan seperti penggunaan APBN atau APBD, yaitu diperiksa oleh BPK. Pelaporan keuangannya juga harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan," ujarnya. []