Kompolnas Minta Ada Kamera Pengawas dan Perbanyak Sidak untuk Cegah Pungli di Samsat dan Satpas

Kompolnas Minta Ada Kamera Pengawas dan Perbanyak Sidak untuk Cegah Pungli di Samsat dan Satpas

JAKARTA - Kompolnas meminta harus ada kamera pengawas untuk menangkap praktik pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi di Samsat dan Satpas.

 

"Kamera pengawas harus dipasang di semua titik strategis dan dimonitor setiap waktu," kata juru bicara Kompolnas Poengky Indarti, Rabu (15/9/2021).

 

Poengky juga mengharapkan, adanya pejabat kepolisian yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tempat layanan Samsat dan Satpas.

 

"Perlu sering dilakukan sidak untuk memastikan tidak ada anggota yang nakal atau calo-calo di tempat pelayanan. Jika ditemukan anggota yang nakal atau calo-calo, segera proses hukum tegas," ungkapnya.

 

Seharusnya, menurut Poengky, penggunaan teknologi dalam pelayanan Samsat dan Satpas praktik pungli tidak terjadi.

 

Apalagi, interaksi langsung antara masyarakat dan aparat juga telah berkurang.

 

"Tetapi, jika ternyata masih ada laporan masyarakat, maka harus segera menjadi perhatian pimpinan untuk mengecek keluhan masyarakat tersebut dan membenahinya," sarannya.

 

Selain itu Poengky menyampaikan, pihaknya juga mendorong adanya pembenahan dalam pelayanan di Samsat dan Satpas.

 

Poengky menilai, peningkatan penggunaan teknologi dalam mempercepat pelayanan serta pengawasannya juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat

 

“Dengan pelayanan cepat, profesional, bersih, dan transparan, maka masyarakat akan puas. Masyarakat dipersilahkan untuk segera melapor jika ditemui adanya ketidakprofesionalan petugas," ujarnya.

 

Sebelumnya, Pegiat Anti Korupsi, Emerson Yuntho menulis surat terbuka kepada presiden Jokowi dengan tembusan kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Rabu (15/9/2021).

 

Pesan dari isi surat tersebut, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membenahi masalah praktik pungutan liar (pungli) di Samsat dan Satpas di seluruh Indonesia.

 

Kutipan sebagian dari isi surat tersebut sebagai berikut:


"Bapak Presiden, saya adalah warga yang lebih dari 20 tahun merasa resah dan prihatin dengan pelayanan publik khususnya di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan Satuan Administrasi SIM (Satpas) yang hingga saat ini belum bebas dari praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan.”

                       

Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyebutkan, kasus pungli di Samsat dan Satpas hampir merata terjadi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta Presiden Jokowi untuk membenahi Samsat dan Satpas secara luar biasa. []