Kompolnas: Memang Seharusnya Napoleon Pindah ke Lapas Cipinang

Kompolnas: Memang Seharusnya Napoleon Pindah ke Lapas Cipinang

JAKARTA – Anggota Kompolnas Poengky Indarti menyampaikan, Napoleon memang seharusnya dipindahkan ke Lapas Cipinang sebagai upaya pencegahan peristiwa penganiayaan yang dilakukan Napoleon terhadap MK (M Kece) terulang lagi.

 

Poengky mengatakan, keberadaan Napoleon, yang berpangkat jenderal bintang dua dan polisi aktif, membuat penjaga yang bintara polisi merasa segan dan takut. Tak hanya para penjaga tahanan, hal yang sama juga dirasakan pada tahanan lainnya.

 

"Misalnya saudara MK (M. Kece), yang ketakutan setelah saudara NB (Napoleon) diduga mengajak beberapa tahanan lain menganiaya saudara MK," kata Poengky, Sabtu (9/10).

 

Kabar terakhir, terpidana kasus penerimaan suap dari terpidana kasus korupsi "cessie" Bank Bali Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjalani eksekusi pidana penjara di Lapas Cipinang, Jakarta Timur setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Napoleon.

 

Kasus pidana yang menjerat Napoleon tidak saja soal kasus suap yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kasus penganiayaan M Kece, juga sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang telah ditetapkan Bareskrim Polri terhadapnya pada 23 September 2021 lalu.

 

Penjeratan TPPU tersebut terkait dengan lanjutan penyidikan kasus korupsi suap penghapusan red notice terpidana hak tagih Bank Bali 1999 Djoko Sugiarto Tjandra. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan, Napoleon ditetapkan sebagai tersangka atas dasar hasil gelar perkara kasus.

 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan, Napoleon dipindahkan dari Rutan Bareskrim Polri ke Lapas Cipinang untuk menjalankan eksekusi pidananya.

 

"Betul, hari ini eksekusi dari jaksa," ujar Irjen Dedi saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa (16/11).

 

Dedi menjelaskan, perkara pidana Irjen Pol Napoleon sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap setelah kasasinya ditolak. Karena itu, Napoleon tidak lagi ditahan Rutan Bareskrim Polri, tetapi dipindahkan ke Lapas Cipinang untuk menjalani eksekusi atas vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

 

"Perkaranya sudah inkrah. Penahanan sudah (dipindahkan)," ucap Dedi.

 

Sebelumnya, MA menolak kasasi yang diajukan oleh mantan Napoleon Bonaparte dalam kasus penerimaan suap dari terpidana kasus korupsi "cessie" Bank Bali Djoko Tjandra.

 

"Amar putusan, JPU dan terdakwa tolak," demikian termuat dalam laman Mahkamah Agung yang diakses di Jakarta pada Kamis (4/11).

 

Majelis hakim Suhadi selaku ketua dengan hakim anggota Eddy Army dan Ansori memutuskan vonis kasasi tersebut pada 3 November 2021. Dengan putusan, Napoleon tetap harus menjalani vonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan.

 

Pada tanggal 10 Maret 2021, pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan Napoleon Bonaparte terbukti menerima suap 370 ribu dolar AS (sekitar Rp5,137 miliar) dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,1 miliar) dari terpidana kasus korupsi "cessie" Bank Bali Djoko Tjandra. Suap diberikan melalui teman Djoko Tjandra yaitu pengusaha Tommy Sumardi agar Napoleon Bonaparte membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

 

Sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap ini, Polri sebenarnya sudah mempunyai rencana memindahkan Napoleon ke Lapas Cipinang. Penahanan Napoleon di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri memunculkan kasus hukum baru, yakni penganiayaan atas tersangka kasus dugaan penistaan agama M. Kece.

 

Pada tanggal 29 September 2021, Polri menetapkan Napoleon Bonaparte sebagai satu dari lima tersangka pengeroyok M. Kece dalam tahanan. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim,Brigadir Jenderal (Brigjen) Andi Rian Djajadi mengungkapkan, Napoleon merupakan tersangka utama dalam kasus penganiayaan M Kece.

 

Divisi Propam Mabes Polri juga memberikan sanksi pelanggaran disiplin terhadap dua petugas jaga Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bareskrim Polri yang dinilai telah lalai menjalankan tugas hingga penganiayaan terhadap Muhammad Kece bisa terjadi.

 

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Sabtu (6/11), mengatakan kedua petugas rutan tersebut dikenai detensi atau penempatan khusus (patsus) selama sepekan di Divisi Propam Polri.

 

"Telah diberikan sanksi berupa penempatan khusus selama 7 hari di Divisi Propam Polri," ujar Ramadhan.

 

Kedua penjaga Rutan Bareskrim Polri, yakni Bripka WE dan Bripda SS, sebelumnya menjalani sidang pelanggaran disiplin di Divisi Propam Polri, Rabu (3/11). Putusan sidang menyatakan kedua petugas tahanan tersebut terbukti melanggar disiplin atas kelalaian dalam menjalankan tugasnya mengamankan tahanan Rutan Bareskrim sehingga penganiayaan dan pemukulan oleh tahanan terhadap tahanan lainnya bisa terjadi.

 

Hal yang sama juga dilakukan oleh kepada Kepala Rutan Bareskrim Polri AKP IS. AKP IS dinilai lalai menjalankan tugasnya mengawasi anggotanya menyebabkan peristiwa penganiayaan terhadap Kece yang dilakukan oleh Napoleon dan empat tahanan lainnya terjadi. Saat ini, proses kasus tersebut masih berjalan. []