Kompolnas Laksanakan Penelitian Tentang Peran Polri Dalam Upaya Deradikalisasi

Kompolnas Laksanakan Penelitian Tentang Peran Polri Dalam Upaya Deradikalisasi

Yogyakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kunjungi Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa 29 Juni 2021. Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda utama kunjungan dinas Anggota Kompolnas Mohammad Dawam, dalam rangka penelitian serta pengumpulan data tentang “Polri dan Deradikalisasi Paham Ekstrem Keagamaan Indonesia”.

Dalam kunjungan tersebut Kompolnas disambut oleh langsung Irbid 1 Itwasda AKBP A. Wachid bersama KP Parjiayana Itwasda Polda DIY di Bandara Adisujipto, Yogyakarta.

Sesampainya di Mapolda DIY, Kompolnas kembali disambut oleh Irwasda Polda DIY Kombes Pol Agus Rohmat yang diawali dengan Swabtest Antigen di ruang Irwasda.

“Kita bersyukur situasi kamtibmas secara umum di wilayah Hukum Polda DIY masih kondusif terutama pada paham radikal walaupun ada beberapa kali terjadi proses penangkapan Teroris oleh Densus 88 Anti Teror,” ujar Kombes Pol Agus dalam sambutannya.

Sesaat setelah itu, Ketua Tim Kompolnas H. Mohammad Dawam, SHI, MH menyampaikan, tujuan dari penelitian itu adalah, untuk pemetaan bagaimana cara-cara yang strategis dalam meberikan paham keagamaan.

“Tujuan penelitian kami ialah untuk memetakan paham keagamaan dan cara-cara strategis penangananya, baik dengan pendekatan sosialogis, keagamaan, budaya maupun hukum dalam konteks besar “Merawat Kebhinekaan dan Keindonesiaan”,” ujar Dawam.

Dawam berharap penelitian Tim Kompolnas dapat menjadi suatu rekomendasi, walaupun dengan cara yang sederhana.

“Kami berharap agama dapat menjadi inpurasi dalam penegakan hukum dalam aktifitas bernegara di Indonesia menjadi lebih baik,” Imbuh Dawam.

Lebih lanjut, Kombes Pol Agus menyampaikan, pihaknya telah menerapkan beberapa langkah untuk menanggulangi paham radikalisme dan extrimisme di wilayah Polda DIY.

“Penangggulangan radikalisme dan extrimisme di wilayah Polda DIY ada beberapa langkah yang telah dilakukan yakni diteksi dini dan diteksi aksi, pembinaan ex-napiter ada 3 tempat di wilayah Hhukum DIY, membangun daya cegah dan daya tangkal masyarakat dengan menggandeng tomas dan toga, serta menjalin kerjasama dengan stekholder serta melakukan komunikasi dialogis pada kantong-kantong yang dianggap rawan paham radikalisme,” lanjut Kombel Pol Agus.

Di saat yang sama, Karo SDM Kombes Pol Yohanes Ragil HS, SIK, M.Hum, mengutarakan pendapatnya mengenai potensi yang mempengaruhi masuknya paham radikal ke jajaran anggotanya.

“Potensi anggota terpengaruh paham radikal akibat arus informatsi tanpa filter dan mengikuti pemahaman yang salah. Salah satunya pada saat mempelajari ilmu agama yang juga tidak terlepas dari kemapuan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan upaya yang dilakukan yakni melakukan pengawasan melekat secara berjenjang oleh atasan guna meminimalisir anggota polri terpengruh paham radikal,” ujar Kombes Pol Yohanes.

Selain itu Kombes Pol Yohanes juga menyebutkan empat pilar kebangsaan sebagai pemantapan di Sekolah Polisi Negara (SPN).

“Pemantapan di SPN salah satunya pemantapan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Yohanes.

Yohanes juga menambahkan mental kepribadian menjadi faktor penting bagi Polri dalam merekrut calon anggota.

“Penelusuran Mental Kepribadian telah kami terapkan pada pelaksanaan Rekrutmen Polri yang dimana dengan adanya test tersebut mampu menyaring dengan sendirinya calon anggota Polri yang mendaftar,” ucap Yohanes.

Selanjutnya sambutan dari Tim Peneliti Syaiful Arif turut menyampaikan, Gerakan Polisi Cinta Sunnah yang sedang ramai di media sosial, ditakutkan telah memasuki Wilayah Hukum Polda DIY.

“Gerakan Polisi Cinta Sunnah yang lagi ramai di media sosial saat sekarang ini menurut kajian kami adalah gerakan yang digunakan oleh gerakan salafi wahabih. Metode yang kerap digunakan oleh mereka untuk masuk aspek-aspek pemerintah maupun aparat negara. Apakah dinamika tersebut ada di Wilayah Hukum Polda DIY. Oraganisasinya saja yang dilarang ideologinya justru semakin gencar,” ujar Syaiful.[hs/kp]