Kompolnas: Kasus Tambang Ilegal Briptu HSB adalah Kejahatan Korporasi

Kompolnas: Kasus Tambang Ilegal Briptu HSB adalah Kejahatan Korporasi

Tarakan - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyebut kasus penambangan emas ilegal, baju bekas, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat anggota Polri berinisial Briptu HSB merupakan kejahatan korporasi.

Hal tersebut disampaikan Anggota Kompolnas Wahyurudhanto saat meninjau langsung ke lokasi, tempat kontainer berisikan pakaian bekas dari luar negeri, tepatnya di Pelabuhan Malundung, Tarakan.

"Ini kejahatan korporasi tidak hanya satu orang, tapi banyak orang, makanya kita harus hati-hati betul," ujar Wahyu, Kamis (19/5/2022).

Sementara itu, mengenai adanya dugaan keterlibatan dari internal dan eksternal di lingkungan Polri, Wahyu mengatakan hal itu masih menunggu keterangan saksi ahli.

"Oleh karena itu, keterangan saksi ahli sangat penting, syarat utama dua alat bukti harus terpenuhi terlebih dahulu," ujarnya.

Lebih lanjut, Wahyu mengutarakan, kasus yang melibatkan tersangka HSB tersebut, merupakan kasus besar dan menjadi perhatian publik. Menurutnya, semua pihak bisa mengawasi sehingga jangan sampai ada praperadilan.

Adapun kedatangannya ke lokasi barang bukti 17 kontainer berisi pakaian bekas milik Briptu HSB, Wahyu menuturkan bahwa hal itu untuk meninjau lokasi kasus yang menonjol.

"Kasus menonjol itu bisa buruk, bisa baik. Kasus ini sudah ke tingkat nasional karena terkait tambang ilegal," ucap Wahyu.

"Di mana tambang ilegal itu menjadi keprihatinan kita karena yang ditangkap adalah oknum anggota Polri."

Lebih lanjut, Wahyu menuturkan kasus penambangan emas ilegal yang menjerat Briptu HSB saat ini telah naik ke tingkat penyidikan.

"Kasusnya naik ke penyidikan, tadi ada informasi Dirkrimsus Polda Kaltara akan ke Jakarta mendengarkan keterangan saksi ahli perdagangan dan pidana untuk memastikan penetapan pasal," ujarnya.

"Kami ini mengawal karena tugas Kompolnas mempunyai kewajiban mengawal sesuai perintah undang-undang untuk mengawal posisi Polri yang profesional dan mandiri," imbuhnya.

Menurut Wahyu, atas perbuatannya, Briptu HSB bisa dijerat Undang-Undang Perdagangan, Undang -Undang Perlindungan Konsumen, dan TPPU.

"Namun kepastiannya nanti saksi ahli yang memberikan penjelasan dan gelar perkara," pungkasnya.