Kompolnas: Kasus Nurhayati sebagai Momentum Tingkatkan Koordinasi Para Penegak Hukum

Kompolnas: Kasus Nurhayati sebagai Momentum Tingkatkan Koordinasi Para Penegak Hukum

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memandang bahwa penetapan Kaur Keuangan Desa Citemu, Cirebon, Nurhayati sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dapat menjadi preseden buruk.

Kasus ini mencuat setelah Nurhayati mengadukan dugaan korupsi oleh Kades Citemu bernama Supriyadi. Setelah itu, ia malah dijerat sebagai tersangka oleh Polres Cirebon.

"Meski tidak sebagai pelapor ke polisi, tetapi yang bersangkutan lapor melalui jalur desa ke BPD. Sehingga ini menjadi preseden buruk jika pelapor kemudian dijadikan tersangka," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Selasa (1/3).

Walaupun demikian, Kompolnas melihat prosedur yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani perkara ini tidak ada pelanggaran.

Ia menilai, pokok permasalahan dalam kasus tersebut berkaitan dengan lemahnya koordinasi antara jaksa penutut umum (JPU) dan penyidik kepolisian yang bertugas.

"Oleh karena itu kasus Saudari Nurhayati ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan koordinasi penanganan kasus agar lebih profesional," ujar dia.

Poengky mengatakan, penanganan berkas perkara tersebut semula berpotensi menjadi bolak-balik antar aparat penegak hukum tersebut. Oleh sebab itu, kala itu Nurhayati bisa menjadi tersangka.

"Jika penyidik tidak melakukan sesuai petunjuk jaksa, maka sudah pasti akan terjadi bolak-balik pengembalian berkas," jelas dia.

Kompolnas, kata dia, telah mendorong agar Biro Pengawas Penyidikan (Wassidik) untuk turun tangan mengecek proses penyidikan yang berlangsung di kepolisian.

"Hasilnya ternyata Nurhayati tidak cukup bukti untuk dijadikan tersangka. Selanjutnya, penyidik diharapkan dapat berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum memutuskan kasus ini," tambahnya.

Diketahui, Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri telah sepakat untuk menyetop penyematan status tersangka kepada Nurhayati.

Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Febrie Adriansyah mengatakan bahwa pihaknya tengah meminta kepolisian untuk dapat melimpahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus tersebut.

Nantinya, kata dia, Jaksa bakal menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan alias SKPP. Sementara itu, untuk kasus Supriyadi bakal terus dilanjutkan. []