Kompolnas Hadiri Rapat Koordinasi Pokja RAN PE Tahun 2020-2024

Kompolnas Hadiri Rapat Koordinasi Pokja RAN PE Tahun 2020-2024

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pilar II Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Tahun 2020-2024 berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme. 

Dalam sambutannya, Kepala BNPT menghimbau agar semua pihak dapat  memanfaatkan  forum ini untuk bertukar pikiran, menyampaikan pandangan guna mendukung efektivitas kerja Sekber dan Pokja RAN PE.

“Manfaatkan forum ini untuk bertukar pikiran,menyampaikan pandangan setiap K/L dalam mendukung efektivitas kerja Sekber dan Pokja RAN PE, mari perkuat implementasi RAN PE baik di tingkat pusat dan daerah.”


Rapat Koordinasi Pokja RAN PE Tahun 2020-2024 ini merupakan implementasi dari pesan Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin pada momen peluncuran RAN PE  16 Juni 2021. Ma'ruf berpesan agar pelaksanaan RAN PE dipercepat.

"Kepada para Menteri dan pimpinan lembaga terkait, agar bertanggung jawab atas pelaksanaan RAN PE sesuai kewenangan masing-masing. Dibutuhkan kerja kolaborasi dan inklusif dari semua pihak, guna mempercepat implementasi  pelaksanaan RAN PE," katanya beberapa waktu lalu.

Pesan Wakil Presiden RI tersebut berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020 – 2024. 

Pada rapat koordinasi ini, sejumlah hal dibahas antara lain implementasi aksi-aksi dalam RAN PE sesuai dengan tanggungjawab K/L terkait, Identifikasi kebijakan operasional yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan RAN PE, baik di tingkat pusat maupun daerah, mekanisme koordinasi antar anggota Sekber RAN PE, pelaporan implementasi RAN PE tahun 2021 untuk dapat dikumpulkan dan direkapitulasi pada November 2021 sebagai bahan pelaporan kepada Presiden RI maupun publik.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini oleh BNPT, yaitu: a. Untuk Penguatan Koordinasi dalam Penegakan Hukum terkait dengan Tindak Pidana Terorisme; b. Peningkatan Kapasitas Institusi dalam penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme; c. Perlindugan saksi dan Korban Ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme; d. Penyelarasan Kerangka Hukum Nasional dengan Kerangka Hukum Internasional; dan e. Penyiapan Regulasi, Harmonisasi rancangan, dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan yang dilaksankan pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, Pukul 09.00 WIB hingga selesai tersebut dihadiri oleh: a. BJP Eddy Hartono, S.I.K., M.H., selaku Plt Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT; b. Drs. Imam Margono selaku Dir. Pembinaan Kemampuan BNPT; c. Drs. Liberti Sitinjak, M.M, M.Si., selaku Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kemenkumham; d. KBP Joko Purwanto, S.I.K., S.H., selaku Plh. Kepala Sekretariat Kompolnas; dan para tamu undangan lainnya.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tergolong dalam Pilar II dalam RAN PE juga ikut yang berperan sebagai Penegak Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional. Dalam Poin 1.3 RAN PE dikatakan: untuk membentuk unit khusus yang menangani dugaan pelanggaran dalam penegakan hukum Tindak Pidana Terorisme, dan Pendanaan Terorisme untuk mendukung upaya Penanggulangan Esktremisme (PE).

Dan Sekretariat Kompolnas telah membentuk unit pengaduan masyarakat terkait dengan terorisme yang ditangani oleh Bagian Dukungan Teknis dan telah membuat aplikasi e-Lapor Kompolnas, yang telah terintegrasi dengan Dumas Presisi Polri dan layanan pengaduan dengan alamat email [email protected] dan Nomor WA 0822 7592 2003.
Rapat kelompok kerja (Pokja) RAN PE yang terdiri dari perwakilan 48 kementerian/lembaga terkait ini diselenggarakan guna mendukung efektivitas kerja, Sekber RAN PE Tahun 2020-2024. 

Pokja RAN PE dibagi ke dalam 3 (tiga) Pokja yaitu, Pokja Pilar 1 yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT. Pokja Pilar 2 dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan. Terakhir, terakhir Pokja Pilar 3 yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Politik Luar Negeri, Kemenko Polhukam. Dalam keadaan tertentu dapat pula dibentuk Pokja Tematis untuk mendukung pelaksanaan tugas Pokja RAN PE, yang terdiri dari unsur Organisasi Masyarakat Sipil yang bergerak pada bidang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Rapat pokja ini merupakan kelanjutan dari Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama RAN PE Tahun 2020-2024 bersama 5 Kementerian/Lembaga, yang berlangsung selama 4 hari, diawali pada hari Rabu (01/09) di Aula Ballroom Hotel Mandarin Oriental Jakarta. 

Pada akhir sambutan, Kepala BNPT juga mengingatkan agar setiap K/L dapat mengkompulir laporan kegiatan setidak-tidaknya setiap bulan dan dijadikan bahan evaluasi untuk bisa melihat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana aksi ini sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Sementara itu, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional  BNPT, Andhika Chrisnayudhanto dalam paparannya, Andhika Chrisnayudhanto  menjelaskan mengenai Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAN PE melalui Platform I-KHub BNPT.

“Pelaporan implementasi aksi-aksi RAN PE yang sudah dilakukan oleh masing-masing K/L bisa dilakukan melalui fitur “LAPORAN” yang tersedia di platform I-KHub BNPT dan hanya bisa diakses oleh K/L yang sudah terdaftar sebagai member pada platform I-Khub BNPT," ujarnya.

Pada rapat tersebut, 5 K/L anggota SEKBER juga diberikan waktu untuk memaparkan laporan terkini mengenai aksi-aksi RAN PE yang telah dilakukan. Kementerian pertama yang memberikan paparan adalah Ketua Pilar III RAN PE sekaligus Plt. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenkopolhukam, dilanjutkan oleh Kemenko PMK yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, dilanjutkan oleh paparan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri dan Kemenlu.

Menutup kegiatan Sekretaris Utama BNPT, Untung Budiharto menggarisbawahi pentingnya pertemuan teknis untuk memformulasi laporan masing-masing K/L sebagai bahan penyusunan laporan kepada Presiden. Beliau juga menghimbau untuk mengoptimalkan I-Khub sebagai platform pelaporan.

“Pelaporan merujuk pada format-format dalam Perban Nomor 5 Tahun 2021, serta dapat mengoptimalkan I-Khub sebagai platform pelaporan” tutupnya. [zf]