Kompolnas Gelar Presentasi Hasil Survey Kepuasan Publik, Mengejar Era Digitalisasi

Kompolnas Gelar Presentasi Hasil Survey Kepuasan Publik, Mengejar Era Digitalisasi

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menggelar Presentasi Hasil Survey Kepuasan Publik atas pelayanan publik oleh Kompolnas, di Grand Kemang Hotel, Jakarta, pada Rabu (14/9/2022).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kompolnas Benny Jozua Mamoto S.H., M.Si. dan Anggota Kompolnas  Pudji Hartanto Iskandar, M.M., Albertus Wahyurudhanto, M.Si., Yusuf Warsyim S.Ag., M.H., dan Mohammad Dawam, S.H.I., M.H.

Turut pula hadir Kepala Sekretariat Kompolnas Musa Ikipson Tampubolon, SH, SIK, M.Sc. beserta para staf.



Diselenggarakannya kegiatan Survey Kepuasan Publik yang bekerja sama dengan PT. Ayaskara Nisita Synergy (PT. ANS) ini merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kompolnas dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari dan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2022. Hasil survey kepuasan publik ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi Kompolnas dalam rangka pengambilan kebijakan selanjutnya terkait pelayanan publik dan menjadi tolok ukur dalam meningkatkan pelayanan publik oleh Kompolnas di masa mendatang.

Acara diawali dengan sambutan oleh Ketua Harian Kompolnas Benny Jozua Mamoto, dalam sambutannya Benny mengatakan, masih banyak hal-hal perlu diperbaiki, terutama dalam hal pelayanan pengaduan masyarakat ke Kompolnas. Dalam hal ini Kompolnas harus terus berinovasi mengikuti perkembangan jaman yang memasuki era digitalisasi.

“Perlu adanya inovasi dan kreasi yang terus mengikuti perkembangan jaman, bagaimana untuk merespon dengan cepat aduan masyarakat yang masuk. Jika kita respon terlalu lama kepercayaan publik akan menurun,” ujar Benny.


Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh PT. ANS terkait hasil survey yang telah dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Dalam pemaparannya, Project Director PT. ANS Sandi Noorzaman, S.Si., M.M. menjelaskan bahwa dimensi survey kepuasan publik ini meliputi Tangible, Empathy, Reliability, Responsiveness, dan Assurance. Sementara target respondennya adalah masyarakat yang pernah menggunakan layanan pengaduan Kompolnas pada periode Januari s.d. Juni 2022.

“Ada 5 (lima) variabel yang dinilai oleh masyarakat yang pernah mengadukan keluhan kinerja Polri kepada Kompolnas dari Januari sampai Juni. Pengukuran Kualitas pelayanan ini dilakukan melalui indeks kepuasan publik merujuk pada Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.” ungkap Sandi Noorzaman, S.Si., M.M.  selaku Project Director PT. ANS.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PT. ANS sesuai dengan Indeks Kepuasan Publik (IKP), Kompolnas memperoleh nilai “Baik” namun dengan catatan.

“IKP terhadap Kompolnas secara keseluruhan mendapatkan nilai IKP 59,15 dengan rata-rata 3,37 dengan kategori B- (Baik dengan Catatan). Variabel paling tinggi adalah reability dengan nilai 61,56, sedangkan nilai paling rendah adalah variabel Assurance dengan nilai 57,74” tutur Dr. (Cand) Hanantyoko Dewanto, S.P., M.M., selaku Research Director PT. ANS.

Setelah itu, Sosial Researcher PT. ANS Achmad Faisal Amrie, S.Sos memaparkan, Kompolnas harus lebih mengoptimalkan media sosial yang dimiliki oleh Kompolnas. Terutama dalam mensosialisasikan e-lapor Kompolnas agar masyarakat lebih mudah dalam mengirimkan aduan mereka, tanpa harus datang langsung ke Kompolnas.

“Kompolnas harus lebih membuka kanal digital lainnya agar masyarakat lebih mudah mengakses untuk mengirimkan aduan. Terlebih sekarang sudah eranya E-Government, di mana masyarakat lebih banyak menggunakan teknologi informasi dalam berkomunikasi,” ujar Faisal.

Selanjutnya, acara memasuki sesi diskusi. Dalam sesi ini Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim menanggapi, perbaikan tersebut akan mengarah ke kewenangan Kompolnas serta menyangkut anggaran.

“Rekomendasi perbaikan menyeluruh tentu yang sifatnya kebijakan, hasil survey akan menjadi perbaikan untuk kebijakan anggaran, dan kewenangan,” ucap Yusuf.

Selain itu, Anggota Kompolnas Albertus Wahyurudhanto juga memberikan tanggapan, Ia menilai penilaian masyarakat terhadap Kompolnas tergantung dari seberapa sering masyarakat melakukan aduan ke Kompolnas.

Wahyu juga menyadari masyarakat belum banyak yang mengetahui adanya aplikasi e-lapor Kompolnas.

“Survey ini dapat dipengaruhi dari berapa kali masyarakat mengadu ke Kompolnas. Memasuki era digital ini, Kompolnas sebenarnya sudah melakukan beberapa inovasi salah satunya adalah dengan membuat aplikasi pengaduan yakni e-lapor Kompolnas untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan saran maupun mengadukan keluhan terkait kinerja Polri. Namun, problem yang dihadapi adalah aplikasi e-lapor Kompolnas yang berbasis website maupun mobile (Android dan IOS) banyak masyarakat yang tidak mengetahui, sehingga perlu melakukan sosialisasi  yang tepat” ujar Wahyu.

Selanjutnya, Anggota Kompolnas Pudji Hartanto berpendapat bahwa hasil survey yang telah dilakukan oleh PT. ANS dijadikan sebagai momentum untuk membentuk perwakilan Kompolnas di berbagai daerah di Indonesia.

Pudji juga mengharapkan Kompolnas untuk memiliki standarisasi pelayanan yang lebih dinamis, serta terus mengembangkan pola pikir untuk memberikan yang lebih baik kedepannya.

“Kita harus menghindari standarisasi yang terlalu kaku, juga dapat mengambil langkah yang extra untuk ke depannya dan dapat ikut melibatkan stakeholder dalam layanan ini,” ungkap Pudji.


Selain dari Anggota Kompolnas, Kepala Sekretariat Kompolnas Musa Ikipson Tampubolon juga ikut memberikan masukan. Menurutnya, Kompolnas tidak hanya mengambil hasil survey yang positif, namun juga hasil survey yang bersifat negatif wajib dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kemajuan Kompolnas kedepannya.

“Hasil survey negatif akan kami jadikan evaluasi, khususnya untuk bagian Dukungan Teknis (Duknis) dan seluruh anggota,” ucap Musa.

Selain itu, Musa mendorong untuk lebih mensosialisakan e-lapor untuk memudahkan pengadu melapor ke Kompolnas, tanpa harus mengirim surat melalui kantor pos.

“Menjadi bahan evaluasi, maka masukan sosialiasi untuk penggunaan e-lapor, bukan lagi melalui pos karena jamannya sekarang sudah serba digital,” imbuhnya.