Kompolnas Gelar FGD Penelitian Lahgun Senpi Anggota Polri

Kompolnas Gelar FGD Penelitian Lahgun Senpi Anggota Polri

JAKARTA - Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) menggelar Forum Group Disscusion di Gedung Pertemuan Tri Brata STIK-PTIK pada Kamis, 18 November 2021.

FGD tersebut bertujuan sebagai pedoman usulan arah kebijakan Polri dalam membina serta mencegah penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri.  

Kegiatan FGD tersebut dihadiri oleh Tim Peneliti yang terdiri dari Dr. Benny Jozua Mamoto, S.H., M.Si., Dr. Puspitasari, Dr. Jerry M. Logahan, M.Si., Yuslikha K. Wardhani, M.Si., dan Muji Novrita, M.Si., Anggota Kompolnas, Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. dan Poengky Indarti S.H., LLM.

Turut Hadir Dankor Brimob Polri, Irjen Pol. Drs. Anang Revandoko, Ahli Hukum, Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H., Ahli Kriminologi, Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A., Ahli Psikologi, Nathanael Elnadus J. Sumampouw, M.Psi., M.Sc., Psikolog, juga beberapa Mahasiswa STIK PTIK.

“Kami sebagai pengawas eksternal Polri, telah meneliti terkait kasus penyalahgunaan senjata api ini. Nantinya hasil dari penelitian kami akan disampaikan kepada Presiden, sebagai usulan arah kebijakan Polri,” ujar Ketua Harian Kompolnas Benny Jozua Mamoto dalam sambutannya, Kamis (18/11/2021).

Dalam hal ini, Tim Peneliti Kompolnas telah menyebar kuisioner kedapa Mabes Polri dan 34 Jajaran Polda di Indonesia. Berdasarkan hasil jawaban, diketahui bahwa kasus lahgun senpi yang dilakukan oleh anggota Polri pada tahun 2010 s.d. 2021 adalah sebesar 656 kasus dimana kasus yang paling banyak terjadi adalah senpi hilang yakni sejumlah 15,70%.  

Selanjutnya, Tim Kompolnas melakukan kunjungan terhadap beberapa Polda, dan mendapati perubahan data, dimana diketahui kasus lahgun senpi tahun 2010 s.d. 2021 mengalami peningkatan yaitu terdapat 784 kasus. Adapun kasus yang paling banyak terjadi adalah senpi hilang yaitu sebanyak 18,49%.

Lebih lanjut, ditemukan sejumlah titik kritis yang dapat menjadi bahan diskusi, yaitu mencakup sejumlah fungsi: pelatihan dan peningkatan kapasitas, termasuk pemantapan SOP terkait tata laksana, pengawasan, serta peningkatan konseling dan psikologi.