Kompolnas Dukung Intruksi Kapolri Minta Anggota Polisi Tidak Reaktif atas Aspirasi Masyarakat

Kompolnas Dukung Intruksi Kapolri Minta Anggota Polisi Tidak Reaktif atas Aspirasi Masyarakat

JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendukung intruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang mengarahkan anggota dan jajarannya agar tidak bertindak reaktif dalam menyikapi aspirasi masyarakat.

 

Juru bicara Kompolnas Poengky Indarti menilai, tindakan asal tangkap itu tidak dapat dibenarkan walau dengan alasan apa pun.

 

Karena hal demikian juga mengandung unsur pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.

 

"Tindakan main tangkap dengan dalih apa pun tidak dapat dibenarkan, kecuali orang yang ditangkap membahayakan jiwa Presiden dan masyarakat di sekelilingnya,” tegas Poengky.

 

Dengan cara menangkap seseorang dengan alasan untuk melakukan pembinaan, menurut Poengky, tidak dapat dibenarkan.

 

“Hal tersebut melanggar KUHAP dan merupakan bentuk represif aparat kepolisian,” jelas Poengky, Kamis (16/9/2021).

 

Dia mengharapkan, anggota Polri mampu memahami dan menganalisa tindakan yang diduga mengancam Presiden/VVIP dan tindakan wujud kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat.

 

Poengky mengingatkan, Indonesia adalah negara demokrasi, dimana pendapat dihargai dan dihormati oleh undang-undang.

 

“Jangan sampai tindakan polisi yang berlebihan justru malah merusak citra Presiden dan merusak citra Indonesia sebagai negara demokrasi,” pesannya.

 

Dengan demikian, Poengky mengharapkan polisi bisa melaksanakan tugas pengamanannya dengan baik kepada Presiden.

 

Apalagi, membayangkan wajah Polri yang humanis, melayani, melindungi, mengayomi, serta menghormati kebebasan mengemukakan pendapat.

 

“Sebelum kunjungan Presiden dilakukan, polisi di lapangan seharusnya dapat menganalisa potensi-potensi yang akan terjadi, sehingga dapat melakukan upaya-upaya preventif, preemtif, dan tidak represif saat Presiden berkunjung,” paparnya.

 

Sebelum diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengarahkan anggota dan jajarannya tidak bersikap reaktif saat menyikapi penyampaian aspirasi masyarakat.

 

Instruksi ini disampaikannya melalui surat telegram dengan nomor STR 862/IX/PAM.III/2021 yang ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, ada sejumlah kasus yang telah menjadi sorotan lantaran anggotanya dalam pengamanan dinilai bersikap reaktif kepada warga yang menyampaikan aspirasinya dengan  poster ataupun spanduk saat rombongan Presiden lewat.

 

Adapun kasus yang menjadi sorotan belakangan ini soal penangkapan peternak telur di Blitar dan para mahasiswa Universitas Negeri Solo.

 

Argo menyampaikan, beberapa pesan yang harus diperhatikan.

 

"Pertama, setiap pengamanan kunjungan kerja agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif," kata Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (15/9/2021).

 

Selain itu, apabila terdapat sekelompok warga yang berkerumun untuk menyampaikan aspirasinya kepada Jokowi, maka tugas Polri hanya mengawal rombongan tersebut agar dapat berjalan tertib dan lancar.

 

"Jadi pada saat ada Pak Presiden lewat, lalu ada sekelompok masyarakat, kami mengamankan, mengawal agar tertib," jelasnya.

 

Selanjutnya, kata Argo, Kapolri juga meminta jajarannya menyiapkan ruang bagi masyarakat atau kelompok yang akan menyampaikan aspirasinya, sehingga dapat dikelola dengan baik.

 

"Jadi kepolisian setempat dapat memberikan ruang kepada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya sehingga bisa disampaikan," ujarnya.

 

Selain itu, kata Argo, apabila ada keluhan masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi, maka akan dikomunikasikan dengan baik bahwa tindakan untuk menyampaikan aspirasi tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

 

"Secara humanis tetap kita sampaikan kepada kelompok tersebut agar tidak mengganggu ketertiban umum. Semua kita kelola dan kawal sehingga semua berjalan dengan baik dan lancar," jelasnya.

 

"Itu arahan dari Bapak Kapolri berkaitan dengan setiap ada kunjungan kerja Bapak Presiden ke daerah baik saat maupun pasca kunjungan tersebut. Ini kita sampaikan kepada jajaran agar dipedomani dan dilaksanakan dengan baik,” ujarnya. []