Kompolnas Duga ED Salah Gunakan Kewenangan di SPN Dirgantara Batam

Kompolnas Duga ED Salah Gunakan Kewenangan di SPN Dirgantara Batam

JAKARTA - Erwin Depari kembali berurusan dengan persoalan hukum dengan kasus yang sama, yaitu dugaan melakukan tindak kekerasan terhadap pelajar di SPN Dirgantara Batam. Pada kasus sebelumnya, polisi yang berpangkat ajun inspektur polisi satu (aiptu) itu telah divonis Pengadilan Negeri (PN) Batam dengan hukuman 4 bulan kurungan penjara pada Februari 2020. Akan tetapi, hukuman tersebut ditangguhkan dengan masa percobaan delapan bulan selama ia tak melakukan tindak pidana lagi.

 

Selain itu, nama Erwin juga tercantum sebagai pimpinan Yayasan Sapta Lencana, yang menaungi sekolah tersebut, dan juga diduga sebagai komisaris PT Tambang Energi Nasional.

 

Terkait dengan rangkap jabatan Erwin di luar kepolisian, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, seorang anggota kepolisian seperti Erwin, bisa menduduki jabatan di luar Polri hanya jika telah mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Itu sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

“Jika kita melihat tugas Aiptu ED sebagai pembina di sebuah sekolah, tugas tersebut seharusnya bukan tugas kepolisian. Selain itu, tidak ada penugasan dari Kapolri, sehingga Propam harus memeriksa mengapa Aiptu ED bisa bertugas di sana,” ujar Poengky.

 

Poengky menduga Erwin menyalahgunakan kewenangannya sebagai polisi untuk bertindak sewenang-wenang di SPN Dirgantara Batam.

 

“Karena yang bersangkutan sebagai pimpinan yayasan, kemudian hadir di sekolah sebagai pengawas siswa, sementara kerjanya sehari-hari adalah sebagai polisi,” ujar Poengky.

 

Poengky menuturkan tahu kasus Erwin sebelumnya. Dia pernah melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membahas kasus Erwin. Ini terkait dengan kasus Erwin yang membelenggu siswa dengan borgol besi miliknya, yang didapat karena bekerja sebagai polisi. Kasus ini terjadi pada 2018 dan Erwin divonis majelis hakim PN Batam pada Februari 2020.

 

Poengky meminta Polda Kepulauan Riau, khususnya Bidpropam dan Ditreskrimum, agar memeriksa Erwin. Sebab, Erwin diduga mengulangi perbuatan pidana.

 

“Jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran yang sama, selain diancam dengan pasal-pasal pidana dan hukuman penjara, Erwin Depari juga terancam sanksi etik dengan ancaman tertinggi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” ujarnya.

 

Ketika dihubungi terkait dugaan kekerasan dan penganiayaan terhadap siswa SPN Dirgantara Batam yang dilakukan Erwin Depari, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Harry Goldenhardt menjelaskan pihaknya berencana memeriksa Erwin Depari.

 

Harry juga menjelaskan akan menyampaikan temuan tim  terkait posisi yang diduduki Erwin Depari di luar tugasnya sebagai anggota polri aktif. Dia akan mengarahkan ke fungsi pengawasan internal Polda Kepri.

 

“Terkait info penelusurannya, saya akan sampaikan ke fungsi pengawasan internal,” ujar Harry kepada reporter  melalui pesan singkat.

 

Meski begitu, Erwin membantah melakukan tindak kekerasan terhadap siswanya. Erwin menuturkan, tidak pernah ada kekerasan di SPN Dirgantara Batam. Hanya saja, kata Erwin, cara didik di SPN Dirgantara Batam memang keras. Sebab, pendidikan di SPN Dirgantara mengutamakan kedisiplinan, pembangunan mental, dan karakter. Namun itu bukan berarti sampai ada aksi pemukulan atau apa pun yang dituduhkan kepadanya.

 

“Karena dasar dari kami, penerbangan ini adalah kami siap kerja untuk di maskapai-maskapai, kemudian di hanggar-hanggar,” kata Erwin.

 

Sedangkan, terkait jabatannya sebagai pimpinan Yayasan Sapta Lencana, Erwin beralasan posisi tersebut seharusnya dijabat oleh istrinya. Dia mengambil jabatan tersebut lantara istrinya mengaku tak memiliki pengalaman dalam mengurus yayasan.

 

“Bukan, komisaris (kepala yayasan) itu Istri. Saya mendapat kuasa dari dia. Jadi yayasan itu (milik) keluarga, ada Istri sebagai kepala yayasan, ada adik saya, dan keluarga saya juga,” katanya.

 

Sedangkan soal posisinya sebagai komisaris di PT Tambang Energi Nasional, Erwin beralasan bahwa badan usaha tersebut sudah tidak aktif.

 

“Kalau itu nggak aktif itu, nggak jalan itu, dicek saja, nggak aktif itu. Itu dulu hanya masalah administratif saja nama saya dicantumin. Saya nggak tahu itu (namanya dicantumkan). Saya seharusnya pembinaan saja, saya sudah bilang,” katanya kepada wartawan di kantornya, Kamis, 2 Desember 2021.

 

Sementara ini, pihak kepolisian telah membentuk tim khusus guna mendalami kasus kekerasan di SPN Dirgantara Batam. Tim khusus tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau Muhammad Dali ditunjuk sebagai ketua tim. Sedangkan Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Irmendes ditunjuk sebagai wakil ketua pelaksana.

 

“Saat ini sedang proses pengawasan dan verifikasi,” kata Muhammad Dali melalui pesan singkat kepada reporter .

 

Sedangkan pihak Inspektorat Daerah Kepri lebih berfokus terhadap audit keuangan sekolah dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lebih lanjut Irmendes menjelaskan proses audit ini dilakukan bersama dua instansi lainnya, yaitu Dinas Pendidikan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 

Irmendes mengaku belum dapat memberikan hasil audit terhadap SPN Dirgantara Batam. Walaupun begitu, dirinya membidik proses audit ini selesai pada pertengahan Desember ini.

 

“Kami belum bisa memberikan informasi terkait hal tersebut. Kalau sudah selesai, insya Allah kami sampaikan ya hasilnya. Mudah-mudahan segera ya, pertengahan bulan bisa selesai ya,” ujarnya kepada reporter. []