Kompolnas Dorong Polri Benahi Pendidikan dan Praktik HAM

Kompolnas Dorong Polri Benahi Pendidikan dan Praktik HAM

JAKARTA - Dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kerap kali dilakukan oleh aparat menjadi sorotan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). 

Kompolnas menilai terbatasnya pendidikan dan praktik soal HAM di Polri menjadi salah sumber masalah aparat bertindak represif dan kekerasan. 

Juru bicara Kompolnas Poengky Indarti menjelaskan, pentingnya menumbuhkan pola pikir internalisasi nilai HAM kepada setiap aparat. Hal tersebut dimaksudkan agar Polri dapat berbenah dan mencegah aparat bertindak melanggar HAM saat bertugas. 

"Memang perlu adanya pendidikan HAM dan kemudian internalisasinya itu yang lebih penting, dengan praktik-praktik yang lebih banyak. Kemudian kedua, Polri kan punya Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas-Tugas Kepolisian. Nah, perkap itu yang bagi kami memang harus terus-menerus disosialisasikan kepada anggota, terutama yang bertugas di lapangan," kata Poengky saat dihubungi, Senin (4/10/2021).

Lebih lanjut, Poengky menyebutkan, Kompolnas banyak menerima laporan terkait kinerja Polri, hal tersebut dikarenakan Polri adalah institusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Poengky juga mengungkapkan, sebagai pengawas fungsional Polri, Kompolnas selalu memantau laporan dan keluhan dari masyarakat.

Selain itu, Poengky mengatakan, Kompolnas secara rutin mengecek serta memberi masukan kepada Polri. Kompolnas juga menghimbau kepolisian untuk selalu taat terhadap standar operasional prosedur (SOP), terutama yang berkaitan dengan HAM.

"Tidak hanya cukup diajarkan beberapa jam di tempat pendidikan, terus tidak dilatih serta tidak diajari praktiknya misalkan. Jadi, itu kan berpengaruh juga," imbuh Poengky.

Diketahui sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan, Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan atas dugaan kasus pelanggaran HAM. Hal tersebut berdasarkan data aduan Komnas HAM sejak Januari hingga September 2021.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan, data aduan tersebut berhubungan dengan dugaan tindak kekerasan oleh aparat, termasuk aduan ketidakprofesionalan kinerja polisi.

"Klasifikasi pihak teradu tertinggi masih tetap Polri. Ada yang terkait dengan kekerasan dan lain-lain, tetapi juga ada kaitannya penanganan perkara yang kemudian diadukan ke Komnas HAM oleh pihak yang sudah menyampaikan masalah mereka ke Polri," kata Taufan saat rapat dengan Komisi III DPR, Senin (4/10/2021).

Selanjutnya, Taufan menyebutkan, sebanyak 571 aduan diterima berkaitan dengan kinerja kepolisian. Selain itu, 299 orang melaporkan adanya ketidakprofesionalan kinerja dan ketidaksesuaian prosedur oleh polisi. 

Polri juga diadukan 78 kali atas tindakan kekerasan dan penyiksaan oleh aparat, serta permasalahan pelanggaran kode etik oleh kepolisian.

Selain itu, terdapat 14 aduan terhadap Polri berkaitan dengan pemberhentian anggota, perlindungan untuk kelompok rentan dan keterlibatan pada kasus agraria. []