Kompolnas Apresiasi Polda Malut Pecat Oknum Polisi Pemerkosa

Kompolnas Apresiasi Polda Malut Pecat Oknum Polisi Pemerkosa

TERNATE Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) dibawah kepemimpinan Irjen (Pol) Risyapudin Nursin yang telah memberikan sanksi tegas berupa Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap oknum polisi Polsek Jailolo Selatan, Polres Halmahera Barat (Halbar) berinisial Briptu NI yang melakukan rudapaksa terhadap seorang gadis.

"Kompolnas menyambut baik dan mengapresiasi Polda Malut yang telah memproses Briptu NI dengan sidang kode etik dan telah menjatuhkan sanksi PTDH," ujar juru bicara Kompolnas Poengky Indarti, Kamis (12/8/20201) dini hari.

Poengky menilai, tindakan Briptu NI tersebut sangat merusak citra Polri.

"Meski Briptu NI melakukan banding, Kompolnas berharap putusan banding akan menguatkan sanksi PTDH," tegasnya.

Kompolnas menurut Poengky, apa yang telah dilakukan Briptu NI tersebut merupakan tindakan keji terhadap seseorang yang semestinya dilindungi.

"Oleh karena itu, tindakan Briptu NI jelas-jelas mengkhianati dan merusak nama baik institusi. Briptu NI memang layak dipecat," ujarnya.

Poengky mengungkapkan, tindakan pemerkosaan dapat membawa akibat trauma berkepanjangan terhadap korban, maupun pihak keluarganya. Apalagi, itu terjadi di kantor Polsek, tempat yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.

Poengky mengharapkan, keputusan sanksi tegas dari Polda Malut tersebut dapat memberikan efek jera terhadap Briptu NI.

"Pemecatan ini dapat menjadi efek jera bagi yang bersangkutan dan bagi anggota lainnya untuk tidak coba-coba melakukan perbuatan tercela," tambahnya.

Setelah putusan PTDH dari Polda Malut perihal kasus tersebut,  Poengky menyatakan Kompolnas akan memantau proses persidangan pidana dan sanksi tegas dari pengadilan atas perbuatan buruk yang telah dilakukan Briptu NI itu.

"Kompolnas berharap persidangan pidana nantinya berjalan lancar dan memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dengan hukuman pidana yang setimpal dengan kejahatannya," ujarnya. [zf]