Kompolnas Apresiasi Arahan Kapolri dalam Penutupan Pendidikan di Sekolah Perwira Polri

Kompolnas Apresiasi Arahan Kapolri dalam Penutupan Pendidikan di Sekolah Perwira Polri

JAKARTA - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyampaikan apresiasi terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang kepemimpinan di tubuh Polri.

Poengky merujuk kepada pernyataan Kapolri tersebut yang memberikan arahan pada penutupan pendidikan Sespimti Polri Dikreg Ke-30, Sespimen Polri Dikreg Ke-61, dan Sespimma Polri Angkatan Ke-66, di Lembang, Jawa Barat, di Lembang, Jawa Barat, Rabu (27/10).

"Beliau menyampaikan bahwa pimpinan harus memberikan teladan pada anak buah. Harus memberikan contoh yang baik kepada anak buah, terutama bagaimana sebagai polisi bisa melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat," kata Poengky, Kamis (28/10).

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan agar pimpinan kepolisian dapat jadi teladan bagi semua pihak, mengayomi dan melayani masyarakat dan anggotanya.

"Jadilah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang bisa melayani dan menempatkan anggota dan masyarakat sebagai prioritas. Jangan hanya memerintah tapi tidak tahu kesulitan. Ini menjadi masalah," kata Sigit di hadapan pada siswa Sespimti Polri Dikreg Ke-30, Sespimen Polri Dikreg Ke-61 dan Sespimma Polri Angkatan Ke-66, di Lembang, Jawa Barat.

Menurut Poengky, dari arahan Kapolri di Sekolah Perwira Polri tersebut, terdapat beberapa poin penting yang perlu diatensi dan ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian. Utamanya adalah menyangkut perlunya teladan yang baik dari atasan disertai pengawasan.

“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang ngopeni atau merawat anak buah, sekaligus memberi contoh baik, membimbing, dan mengawasi,” ujar Poengky.

Hal lain yang ditekankan Poengky adalah soal reward and punishment. Pimpinan Polri harus tegas dalam menegakkan aturan dan tata laksana yang berlaku di kepolisian, yang salah satunya ditempuh melalui penerapan reward and punishment.

"Kedua, reward and punishment. Jika anggota berprestasi perlu diberi reward (penghargaan). Jika bermasalah harus ditegur, dan jika tidak menurut, harus diberi hukuman," lanjutnya.

Kemudian yang ketiga, perlunya penerapan hukuman berdasarkan asas proporsionalitas. Polisi tunduk kepada norma hukum pidana, Kode Etik dan Disiplin. Poengky menekankan, jika ada anggota Polri yang terindikasi melakukan pelanggaran pidana, seperti contohnya melakukan kekerasan berlebihan, maka terhadap yang bersangkutan harus diproses secara pidana dan Kode Etik Polri.

"Agar ada efek jera, baik kepada pelaku yang bersangkutan maupun anggota Polri yang lainnya," tegas Poengky.

Poin keempat yang harus diatensi dari arahan Kapolri tersebut adalah menyangkut pendidikan dan latihan yang harus dilaksanakan secara berulang. Selain juga pendidikan yang diselenggarakan bagi anggota Polri tersebut harus berorientasi kepada hak asasi manusia.

Menurut Poengky, setiap anggota Polri terikat pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

“Perkap tersebut perlu re-edukasi, re-sosialisasi, dan praktik terus-menerus,” katanya.

Selanjutnya yang kelima, Poengky juga menekankan perlunya penguatan pengawas internal Polri agar lebih kuat dan mandiri.

"Kompolnas pernah mengusulkan agar pejabat Irwasda (Inspektur pengawasan daerah) dinaikkan pangkat satu tingkat menjadi bintang satu, dan bertanggungjawab langsung di bawah Irwasum (Inspektur pengawasan umum)," kata Poengky.

Poin keenam yang perlu dilakukan jajaran Polri, menurut Poengky, adalah soal gerak reformasi kultural di tubuh Polri yang harus selalu ditekankan setiap saat. Hal ini dimaksudkan agar anggota Polri benar-benar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, mandiri, humanis, dan menghormati hak asasi manusia.

Poin terakhir yang ditekankan Poengky adalah, pengaplikasian kemajuan teknologi berupa body camera atau dashboard camera untuk membantu pengawasan anggota di lapangan.

“Khususnya bagi petugas pada Satuan Fungsi Reskrim, Res Narkoba, Sabhara, Lalu Lintas, dan Brimob, perlu dibekali body camera dan dashboard camera untuk menunjang akuntabilitas kinerja,” ujar Poengky.

Dijelaskan Poengky, melihat pengalaman di luar negeri, kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian dapat diminimalisir dengan penggunaan alat monitor semacam bodycam atau dashcam.

Alat ini di satu pihak menjadi kendali dan monitor agar aparatur kepolisian berpegang kepada prinsip HAM dan taat pada aturan dalam melaksanakan tugas. Sekaligus secara bersamaan bisa digunakan juga sebagai bukti jika polisi dituding melakukan tindakan melawan hukum dalam bertugas.

“Pemanfaatan alat seperti ini bisa mendorong transformasi menuju kepolisian yang modern yang world class," jelas Poengky. [hs]