Kompolnas akan Temui Kapolri Usut Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

Kompolnas akan Temui Kapolri Usut Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan akan segera menelusuri terkat  kasus tambang batubara ilegal Ismail Bolong.

Anggota Kompolnas, Albertus Wahyurudhanto, menyatakan Kompolnas  akan menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Pengawasan Umum Komjen Agung Budi Maryoto dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Syahar Diantono. 

“Rencananya pekan ini, tapi belum ada kepastian waktu,” kata Albertus, Senin, 21 November 2022.

 Dalam pertemuan itu, menurut Albertus, digelar untuk mengklarifikasi soal dugaan adanya setoran hasil tambang  ilegal kepada sejumlah perwira polisi seperti pengakuan Ismail dalam sebuah video dan sejumlah dokumen yang tersebar ke publik. 

Lebih lanjut, Albertus menyatakan Kompolnas telah menggelar rapat setelah video Ismail Bolong itu tersebar. Dia menyatakan Ketua Kompolnas sekaligus Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md meminta agar kabar miring itu segera ditelusuri kebenarannya. 

“Kami diminta untuk mendalami secepatnya,” imbuh Albertus.

Polri diminta terbuka soal kasus Ismail Bolong

Albertus menilai Polri seharusnya untuk terbuka soal pengakuan Ismail tersebut. Dia menyatakan Kompolnas akan mendorong kepolisian untuk mendalami informasi soal dugaan setoran dana tambang ilegal tersebut. 

"Benar atau tidaknya informasi itu perlu diklarifikasi, sehingga tidak menimbulkan spekulasi," tegas Albertus. 

Selanjutnya, janji Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun berjanji akan mendalami informasi tersebut. Dia menyatakan akan melakukan penindakan secara etik kepada anggotanya yang diduga terlibat. 

"Kami dalami. Proses etik berbeda dengan pidana. Dalam proses etik, bersumber dari keterangan orang, bisa diambil langkah. Kalau pidana, harus cukup alat buktinya. Kami mengambil langkah dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah," kata dia pada Jumat, 18 November 2022.

Kapolri menyaatakan telah melakukan penindakan terhadap Kapolda Kalimantan Timur Irjen Herry Rudolf Nahak dan sejumlah pejabat lainnya.

"Kami sudah copot kepala polda dan para pejabat terkait saat itu," kata Listyo Sigit. 

Berdasarkan  beberapa sumber yang ada, Herry dicopot pada 7 Desember 2021 melalui telegram ST/2568/XI1/KEP/2021 yang ditandatangani oleh Asisten bidang Sumber Daya Manusia Kapolri Irjen Wahyu Widada. Dalam surat tersebut, Herry digantikan oleh Irjen Imam Sugianto yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Operasi Kapolri. Herry pun diberi jabatan baru sebagai Kepala Sepim Lemdiklat Polri. 

mengonfirmasi masalah ini kepada Herry tak berbalas. Hingga berita ini diturunkan, Herry tak menanggapi permohonan wawancara yang diajukan.

Pencopotan Herry tersebut terjadi empat bulan sebelum Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam ) Polri menerbitkan laporan hasil penyelidikan. Dokumen laporan kepada Kapolri yang sempat dilihat dari beberapa sumber ditandatangani oleh mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo tertanggal 7 April 2022.   

Tak hanya itu, Kapolri pun menyatakan telah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ismail Bolong. Dia menyatakan penangkapan tersebut untuk memperjelas tudingan kepada para anak buahnya.

"Mengenai pejabat-pejabat yang menerima, supaya tidak terjadi polemik, saya perintahkan untuk tangkap Ismail Bolong. Dia pernah memberi testimoni, benar atau tidak, kami tidak tahu. Muncul video lagi yang menyampaikan hal itu karena ditekan. Supaya lebih jelas, lebih baik tangkap saja," kata dia.