Kompolnas akan Mengecek Prosedur Densus 88 Tembak Dokter Sunardi

Kompolnas akan Mengecek Prosedur Densus 88 Tembak Dokter Sunardi

JAKARTA -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan mengecek peristiwa ditembaknya terduga teroris dokter Sunardi oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri . Dokter 
"Guna merespons perhatian publik terkait penangkapan dan penembakan dokter Sunardi terduga tindak pidana teroris, Kompolnas akan mengunjungi TKP sekaligus mendengarkan penjelasan Densus 88 Polri," ujar anggota Kompolnas Yusuf Warsyim, Senin (14/3/2022).
Yusuf mengatakan, hal yang sangat penting untuk dilihat adalah apakah penangkapan dan penembakan dr. Sunardi telah sesuai prosedur undang-undang. Khususnya hukum acara pemberantasan tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, Kompolnas akan mengunjungi tempat kejadian tersebut dan bertemu dengan Densus 88 Polri.
"Kompolnas akan menanyakan ketentuan hukum acara seperti dalam Pasal 28 UU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," jelas Yusuf.
Yusuf menerangkan, dalam pasal tersebut penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Tentunya berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 hari. Syaratnya, bukti permulaan itu harus sesuai dengan Pasal 26 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Lebih lanjut Yusuf mengatakan, dalam aturan itu dijelaskan, pertama untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Kedua, penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
"Ketiga proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama tiga hari," ujar Yusuf.
Yusuf menyampaikan, jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan. Jadi, kasus penembakan dr. Sunardi akan melihat apakah telah sesuai dengan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian atau tidak. []