Kompolnas Ajak Pengikut Khilafatul Muslimin Kembali Ke Pangkuan NKRI Dan Pancasila

Kompolnas Ajak Pengikut Khilafatul Muslimin Kembali Ke Pangkuan NKRI Dan Pancasila

Jakarta- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tegaskan, upaya untuk melakukan ketertiban berbagai perkumpulan dan organisasi masyarakat (Ormas) di Indonesia, baik dari aspek adminitrasi maupun aktivitasnya memang sekiramya perlu untuk ditata dengan teliti sesuai dengan prinsip dasar kelembagaan perkumpulan maupun ke-Ormasannya. Ideologi dan Gerakan kelompok perkumpulan dan Ormas di Indonesia harus sesuai dengan jiwa ke-Indonesia.

Anggota Kompolnas, H. Mohammad Dawam menegaskan, hal tersebut dilakukan bentuk memberi  dukungan kepada Polri, terkait penetapan 23 anggota organisasi Khilafatul Muslimin sebagai tersangka.

“Kami beranggapan bahwa, Polri dalam melakukan tindakan penegakan hukum misalnya terhadap kelompok dan jaringan Khilafatul Muslimin ini adalah dalam rangka menertibkan untuk menuju ketertiban sosial dan ketertiban  bernegara baik dari aspek ideologi maupun gerakannya ,”Ujar  Dawam dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (15/6/2022).

Selanjutnya, Anggota Kompolnas, H. Mohammad Dawam  juga mengharapkan, kepada seluruh elemen Khilafatul Muslimin untuk terus melestarikan kesepakatan pendiri bangsa sebagai kesepakatan yang sudah final, pendirian negara, Pancasila, dan sistem pemerintahan Indonesia ini dalam setiap pergerakannya.

Sistem lain yang mencoba merubah kesepakatan final, sebaiknya dan bahkan seharusnya sampai kapanpun harus ditolak. Disamping tidak memiliki relevansi dalam kebangsaan kita, juga hal tersebut mengkhianati kesepakatan pendiri bangsa dalam konsep Darul ‘Ahdi Was Syahadah, atau Darul Mitsaaq; Negara atas Dasar Perjanjian dan Persaksian yang sudah final berupa Indonesia, yakni: Eksistensi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Negera Republik Indonesia Tahun 1945,”tegasnya

Dawam juga mengungkapkan, sistem apapun yang menolak kesepakatan awal, tidak boleh berkembang biak dan wajib untuk ditolak. Konsep yang diusung Khilafatul Muslimin dan kelompok sejenisnya apabila benar dalam upaya untuk mengganti Pancasila dengan berbagai varian gerakannya harus ditindak sampai ke akar-akarnya.

“Selain itu, tindakan hukum oleh Aparat Kepolisian adalah dalam rangka merawat tenun ke-Indonesiaan dan sekaligus merapikan apapun bentuk sistem yang berbeda dengan sistem yang telah disepakati bersama,”katanya.

“ketika mendengar kabar bahwa ada indikasi pendanaan yang dihimpun dalam operasi kegiatan Khilafatul Muslimin yang begitu massif, maka langkah Aparat Penegak hukum kita untuk tegaknya jaminan tertib sosial dan keamanan dalam negeri adalah langkah yang sudah tepat,”lanjutnya.

Kepada saudara-saudaraku, kembalilah ke Pangkuan Ibu Pertiwi, sebab gerakan ataupun konsep pendirian negara dengan sistem lain yang barangkali dicita-citakan jaringan NII dan Khilafatul Muslimin, tidak akan pernah eksis dan tidak akan pernah relevan,”imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Polri beserta Polda jajaran sejauh ini tercatat telah menetapkan 23 anggota organisasi Khilafatul Muslimin sebagai tersangka.