Hoegeng, Legenda, dan Masa Depan

Hoegeng, Legenda, dan Masa Depan

Kesederhanaan, kejujuran, dan sikap tak kenal kompromi dipraktikkan Hoegeng Iman Santoso di setiap jabatan yang diembannya. Tak luruh meski rezim berganti. Keteladanannya harus terus digaungkan.

Oleh KURNIA YUNITA RAHAYU

Suatu hari pada dekade 1960-an, Presiden Soekarno memanggil Hoegeng Iman Santoso, Menteri Iuran Negara (1964-1966), ke Istana Merdeka, Jakarta. Presiden pertama Republik Indonesia itu menyampaikan bahwa salah satu istrinya hendak mengimpor sejumlah barang untuk keperluan pembangunan rumah yang di kemudian hari dikenal dengan nama Wisma Yaso, Jakarta. Harapannya, barang-barang yang dimaksud bisa masuk dari luar negeri dengan proses birokrasi yang tidak berbelit serta berbiaya murah.

Untuk memenuhi keinginan itu, kata Hoegeng, ada dua cara yang bisa dilakukan oleh Bung Besar. Pertama, membuat surat perintah kepadanya agar proses impor barang bisa dilakukan secara mudah dan bebas pajak. Kedua, buatlah surat ke DPR untuk mengubah undang-undang agar aturan memasukkan barang dari luar negeri tidak dikenakan biaya.

”Ahh, begitu saja mesti buat surat dan ubah undang-undang,” sergah Soekarno. Hoegeng menjawab, ”Aturannya memang begitu, Pak.”

Bung Karno pun mengalah. ”Bapak bisa mengerti apa yang dikemukakan Pak Hoegeng. Lalu enggak jadi, dan ternyata semua barang di Wisma Yaso itu diambil dari produk dalam negeri,” kata Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden Soekarno dalam diskusi buku Hoegeng: Polisi dan Menteri Teladan karya wartawan Kompas, Suhartono, yang digelar secara daring, Selasa (26/10/2021).

Buku ini merupakan cetakan keenam sejak diterbitkan pertama kali pada 2013. Pada penerbitan kali ini, penulis menambahkan satu bab yang memberikan penekanan khusus pada relasi antara Kapolri kelima RI Jenderal (Purn) Hoegeng dan Bung Karno.

Selain Guntur, dalam diskusi hadir pula Ketua MPR Bambang Soesatyo, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Agung Budi Maryoto, serta wartawan dan politisi senior PDI-P Panda Nababan. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, dan Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra juga menyertai diskusi.

Penolakan terhadap permintaan atasannya itu bukan pertama kali dilakukan oleh Hoegeng. Sebelum dilantik sebagai Menteri Iuran Negara, Hoegeng dan istrinya, Meriyati Roeslani, juga sempat diminta untuk menemui Soekarno di Istana Bogor, Jawa Barat. Saat itu, Bung Karno menanyakan soal istri-istrinya, yakni Fatmawati, Haryati, Hartini, dan Ratna Sari Dewi kepada Meri. Kemudian meminta bantuannya untuk melayani salah satu yang dikenalnya. Hoegeng dan Meri terdiam, kemudian menolak permintaan tersebut karena khawatir akan ada perbedaan perlakuan sehingga memicu ketegangan di antara para istri Presiden.

Penolakan berulang atas urusan pribadi Bung Karno tak lantas membuat hubungannya dengan Hoegeng merenggang. Bung Karno merupakan sosok pemimpin demokratis yang tidak pernah memaksakan kehendak. Ia justru menghargai konsistensi Hoegeng untuk bersikap profesional dan menghindari konflik kepentingan. Hubungan keduanya pun semakin dekat.

Selama bertahun-tahun Guntur menyaksikan Hoegeng merupakan menteri yang kerap diundang oleh ayahnya ke Istana. Tidak hanya membicarakan pekerjaan, tetapi juga untuk sekadar mengobrol, makan siang, atau menyeruput kopi. ”Kalau ada hal yang penting Pak Hoegeng diajak ngobrol di kamar tidur Bung Karno. Biasanya petinggi yang pernah diajak ke kamar tidurnya adalah yang berhubungan sangat dekat, baik secara politis, ideologis, maupun pribadi,” ungkapnya.

Tidak banyak pula pejabat yang pernah diajak bicara di kamar tidur Bung Karno. Selain Hoegeng, di antaranya adalah Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Achmad Yani, Wakil Perdana Menteri Chaerul Saleh, dan Menteri Negara Oei Tjoe Tat.

Menurut Guntur, kedekatan mereka tidak hanya terbangun berkat apresiasi Bung Karno terhadap kejujuran dan komitmen Hoegeng sebagai pejabat berintegritas. Hoegeng, meskipun tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun, merupakan pribadi yang sadar politik, serta memahami teori dan ideologi dalam politik praktis secara utuh. ”Dengan orang yang seperti itu, ya, Bung Karno terang saja bersahabat. Sama halnya dengan Chaerul Saleh, Achmad Yani, Oei Tjoe Tat,” katanya.

Kenal sejak muda

Perkenalan antara Bung Karno dan Hoegeng sudah terjalin jauh sebelum menjadi pejabat. Pasca-kemerdekaan, saat masih menjadi tamtama, Hoegeng merupakan salah satu polisi yang bertugas mengawal sang ”Singa Podium” ketika berpidato di Gedung Agung atau Istana Yogyakarta, 17 Agustus 1947. Dalam momentum tersebut, keduanya sempat berinteraksi karena Hoegeng kedapatan menyelinap dari area penjagaan untuk mencari makan karena kelaparan. ­

Kemudian setelah lulus Akademi Kepolisian (Akpol), Hoegeng ditugaskan di Yogyakarta, kota tempatnya bertemu dengan Meri. Di sana, Bung Karno meminta Hoegeng dan Meri, yang merupakan penyiar radio militer, untuk membawakan sandiwara radio bertajuk ”Saijah dan Adinda”, adaptasi dari novel ”Max Havelaar” karya Multatuli.

Selain itu, Hoegeng pernah berbincang akrab dengan Soekarno saat pelantikan perwira kepolisian lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dalam pertemuan itu, Bung Karno mempertanyakan nama Hoegeng yang singkat dan jarang digunakan masyarakat Jawa. Pemuda asal Pekalongan, Jawa Tengah, itu kemudian menanggapinya dengan meledek nama Soekarno, karena sama dengan nama pembantu rumah tangganya.

Perkenalan yang dimulai sejak muda itu berlanjut menjadi persahabatan hingga Hoegeng menjadi pejabat, baik di kepolisian maupun kementerian. Tidak hanya dengan Bung Karno secara pribadi, tetapi juga dengan anggota keluarganya. Reny Soerjanti, anak pertama Hoegeng, kata Guntur, merupakan sahabat Megawati Soekarnoputri karena sama-sama sekolah di Perguruan Cikini. Persahabatan kedua putri ini juga mengantarkan Guntur pada perkenalan dengan Hoegeng.

Kedekatan hubungan dua keluarga ini juga terlihat ketika Bung Karno meninggal pada 21 Juni 1970, Hoegeng ditunjuk oleh Guntur sebagai wakil keluarga Soekarno untuk menyampaikan amanat kepada pemerintah Orde Baru. Satu dekade kemudian, saat Fatmawati mangkat di Malaysia, Hoegeng juga dipercaya sebagai wakil keluarga yang menerima jenazah Fatmawati dari pemerintah RI, untuk dimakamkan di Jakarta.

Harga sebuah idealisme

Kedekatan dengan orang nomor satu di Indonesia bukanlah faktor yang mendorong kuatnya komitmen Hoegeng pada kesederhanaan, kejujuran, dan tak kenal kompromi. Sikap hidup itu konsisten ia jaga meski rezim sudah berganti. Di era Orde Baru, ketika diangkat menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Pangak) atau Kapolri, Hoegeng menolak berbagai fasilitas, tidak terkecuali rumah dinas dan pengawalan. Ia tidak segan menindak siapa pun yang melanggar peraturan sekalipun dekat atau dilindungi pejabat lainnya.

Semasa menjadi Kapolri (1968-1971), Hoegeng menunjukkan komitmen antikorupsi dengan menginstruksikan seluruh Kapolda dan Kepala Keamanan Pelabuhan untuk mendaftarkan kekayaannya. Selain itu, ia mengungkap sejumlah kasus sensitif, misalnya, pemerkosaan Sum Kuning di Yogyakarta yang melibatkan anak-anak pejabat, penembakan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) Rene Conrad oleh siswa Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri).

Selain itu, ia pernah membongkar kasus penyelundupan mobil mewah yang melibatkan Robby Tjahjadi, pengusaha yang dikenal dekat dengan polisi dan tentara. Robby yang akhirnya dihukum 10 tahun penjara itu pernah ia lihat berada di Jalan Cendana, rumah Presiden kedua RI Soeharto, ketika Hoegeng juga datang memenuhi panggilan Soeharto.

Panda Nababan, wartawan senior yang pernah bertugas di kepolisian dan amat dekat dengan Hoegeng mengatakan, idealisme itu harus dibayar mahal di masa Orde Baru. Hoegeng diberhentikan sebagai Kapolri pada 1971 sebelum memasuki usia pensiun. Ia juga tidak boleh menghadiri pernikahan anak sahabatnya, Sumitro Djojohadikusumo, yakni Prabowo Subianto dengan Siti Hediati Hariyadi, putri Presiden Soeharto. Walaupun mendapatkan undangan, Hoegeng juga dilarang mengikuti upacara Hari Bhayangkara karena Presiden Soeharto akan menghadiri acara tersebut.

Panda menambahkan, pembatasan bagi Hoegeng semakin berat setelah dia menjadi salah satu penandatangan Petisi 50, kelompok tokoh yang mengkritik pemerintahan Presiden Soeharto. Pasca-keluarnya petisi itu, acara musik The Hawaiian Seniors TVRI yang diisi Hoegeng diberedel. Begitu juga acara talk show yang ia pandu di radio Elshinta. Lebih jauh dari itu, Hoegeng juga masuk daftar orang yang dicegah untuk keluar negeri sehingga ia kesulitan ketika hendak mengobati penyakitnya.

”Hal-hal menyakitkan banyak dialami Pak Hoegeng. Tragis. Orang-orang yang jujur, bersih, memang kerap melalui suatu tragedi,” ujar Panda.

Melahirkan ”Hoegeng” baru

Panda menegaskan, keteladanan Hoegeng tidak perlu dipertanyakan. Sayangnya, hal itu masih sebatas ia lakukan sebagai individu dan belum menyebar ke polisi atau pejabat lainnya, bahkan hingga hari ini.

Ini merupakan tantangan besar bagi pimpinan Polri untuk menanamkan karakter tersebut agar Korps Bhayangkara dapat melahirkan aparat yang dicintai masyarakat. Sebagaimana diketahui, sepanjang Oktober 2021 Polri tengah menjadi sorotan publik karena sejumlah anggota terlibat kekerasan terhadap warga dan tudingan tidak profesional dalam menegakkan hukum.

Ia berharap, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo yang sejak menjabat pada awal 2021 mengusung visi Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan) dapat benar-benar mewujudkannya.

”Semoga Polri Presisi ini tidak menjadi lip service. Saya percaya Kapolri dan jajaran pimpinan puncak Polri adalah orang-orang berkarakter. Kalau para pimpinan ini bergerak, tentunya akan lahir Hoegeng-Hoegeng yang baru,” tegas Panda.

Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya yang dibacakan Agung Budi Maryoto mengatakan, pribadi Hoegeng yang jujur, sederhana, tak kenal kompromi, dan penuh integritas merupakan teladan bagi insan Bhayangkara. Sosoknya merupakan panutan yang harus terus dilanjutkan dalam kepemimpinan Polri saat ini dan di masa mendatang. ”Sifat-sifat beliau yang tulus, ikhlas, dan dekat dengan masyarakat perlu diimplementasikan oleh setiap insan Bhayangkara, mulai dari level pimpinan sampai para pelaksana di lapangan,” katanya.

Sesuai dengan pidato ketika dilantik sebagai Kapolri, lanjut Listyo, ia memperkenalkan konsep ”Transformasi Menuju Polri yang Presisi”. Konsep ini bertujuan mengubah penampilan Polri yang tegas sekaligus humanis. Selain itu mampu memberikan pelayanan publik yang baik, transparan, dan menegakkan hukum secara berkeadilan. Perubahan ini harus dilakukan secara cepat dan benar-benar dirasakan masyarakat. ”Sebagaimana kehadiran Jenderal Hoegeng di masa lampau, saat ini kehadiran Polri harus mampu menjadi solusi dan mengatasi masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat,” ujar.

Cita-cita itu, salah satunya diwujudkan dengan membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19. Mulai dari penegakan protokol kesehatan, percepatan vaksinasi Covid-19 secara nasional, dan pemulihan ekonomi nasional. Ini tidak terlepas dari sifat kepemimpinan Bhayangkara yang siap mengabdi untuk masyarakat. Sebagai wujud penghormatan, Pusat Sejarah Polri juga telah membuat video dokumenter dan memorabilia Hoegeng di Museum Polri.

”Selanjutnya, saya mengharapkan adanya Hoegeng-Hoegeng baru berikutnya di jajaran kepolisian sehingga Polri mampu mewujudkan Bhayangkara yang profesional, memegang teguh prinsip, punya integritas, bersahaja, dan dicintai masyarakat,” tutur Listyo.

Poengky Indarti menambahkan, cita-cita untuk menciptakan polisi berkarakter seperti Hoegeng dapat diwujudkan mula-mula dengan keteladanan dari pimpinan yang senantiasa membimbing dan mengawasi para anggota.

Yang tak kalah penting, prestasi anggota perlu diganjar dengan apresiasi yang sepadan, sedangkan pelanggaran juga harus ditindak tegas. Pendidikan dan latihan untuk meningkatkan profesionalitas dan keberadaan pengawas internal yang tegas mandiri juga hal penting lain yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas Polri, penguatan penugasan dapat dilakukan dengan dukungan teknologi.

Ia menambahkan, prinsip hidup yang dipraktikkan Hoegeng semestinya diteladani untuk memperkuat semangat reformasi kultural Polri. Prinsip yang dimaksud di antaranya berintegritas, sederhana, jujur, bersih, tegas, tidak menyalahgunakan kewenangan, tertib administrasi, bekerja profesional, dan menghormati hak asasi manusia.

“Ini perlu disampaikan secara khusus di forum-forum pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan Polri,” ujar Poengky.

Bambang Soesatyo mengatakan, momentum 100 tahun kelahiran Hoegeng yang lahir pada 14 Oktober 1921 merupakan kesempatan yang sangat baik untuk menanamkan kembali karakternya tidak hanya di lingkup kepolisian tetapi juga masyarakat luas.

Saat ini, menurutnya, sosok Hoegeng tidak dikenal kuat terutama oleh generasi muda. Untuk itu, ia mendukung gagasan menjadikan Hoegeng sebagai pahlawan nasional yang pernah diajukan pada 2020. ”Di tengah rujukan local hero kita yang masih sedikit, maka usulan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mendorong Hoegeng menjadi pahlawan nasional layak dipertimbangkan,” katanya.

Di tengah sorotan publik terhadap integritas dan profesionalitas Polri, juga pejabat-pejabat negara yang banyak terlibat kasus korupsi, keteladanan Hoegeng menjadi harapan bahwa satu saat nanti seluruh aparat penegak hukum, aparatur pemerintah dan pejabat negara, akan memiliki karakter serupa.

Bukan mustahil menjadikan sosok Hoegeng tak sekadar legenda polisi berintegritas melainkan juga masa depan kepolisian dan bangsa asalkan ada keinginan dan komitmen kuat. []

Sumber: Kompas, 31 Oktober 2021