Hasil Survei Terbaru Kinerja Lembaga Hukum Sepanjang Tahun 2021

Hasil Survei Terbaru Kinerja Lembaga Hukum Sepanjang Tahun 2021

JAKARTA - Jelang berakhirnya tahun 2021, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) disebut menempati urutan pertama sebagai lembaga hukum paling baik kinerjanya.

Hal ini merupakan hasil survei dari Charta Politika Indonesia selama 29 November-6 Desember 2021.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan Polri mengungguli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA).

"Berdasarkan hasil survei, Polri dipilih responden sebagai lembaga penegak hukum yang paling baik kinerjanya dengan angka 26,7 persen.

Disusul KPK 25,6 persen. Selanjutnya MK sebesar 10,7 persen, Kejaksaan Agung 8,5 persen, Mahkamah Agung 6,9 persen dan tidak tahu atau tidak jawab sebesar 21,7 persen," ujar Yunarto, Selasa (21/12).

Tak kaget, itulah yang dirasakan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti ketika mendapati Polri dinilai sebagai lembaga hukum paling baik kinerjanya.

Apalagi dia menunjukkan kinerja Polri cukup baik semenjak tampuk kepemimpin berada di bawah kendali Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Dengan adanya kemajuan teknologi, pelayanan Polri pada masyarakat sudah meningkat lebih baik.

Misalnya pengurusan SIM/STNK, SKCK prosesnya cepat. Pengaduan kasus ada call 110, aplikasi Dumas Presisi dan Propam Presisi, serta ada e-Manajemen Penyidikan.

Untuk lalu lintas menggunakan ETLE yg lebih canggih dan bersih dari suap," kata Poengky.

Poengky juga mengapresiasi kinerja Polri dalam penanganan kejahatan extra ordinary seperti terorisme.

Terbukti tangkapan terhadap terduga teroris melonjak dibandingkan dengan tahun 2020.

Berdasarkan data yang dihimpun Tribunnetwork, Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap sebanyak 315 terduga teroris selama periode Januari-September 2021.

Sebagian besar diketahui berasal dari kelompok Jamaah Islamiyah.

Sementara sepanjang 2020, hanya 232 orang yang ditangkap.

Akan tetapi hasil survei kinerja Polri yang baik itu, lanjut dia, tidak boleh menjadikan pimpinan dan seluruh anggota Polri jumawa.

Sebab institusi Polri beberapa kali tercoreng atas ulah anggotanya yang berkelakuan buruk, bahkan melakukan kejahatan dan melanggar hak asasi manusia.

Sebut saja kasus eks Kapolsek Astana Kompol Yuni Purwanti Kusuma yang tertangkap sedang pesta narkoba jenis sabu di kawasan Kota Bandung, Jawa Barat pada 16 Februari lalu.

Kemudian perwira tinggi polisi Irjen Napoleon Bonaparte ternyata terlibat dan menjadi terpidana kasus suap red notice Djoko Tjandra.

Bahkan saat ditahan, Napoleon kembali menjadi tersangka atas kasus penganiayaan Youtuber Muhammad Kece pada 28 September 2021.

Belum lagi kasus dimana istri seorang tahanan menjadi korban pemerasan dan pelecehan oleh enam oknum penyidik Polsek Kutalimbaru.

Serta kasus yang masih hangat adalah meninggalnya NWR, mahasiswi UB asal Mojokerto di atas makam ayahnya.

Yang bersangkutan nekat menenggak racun diduga depresi seusai dihamili dan dipaksa menggugurkan kandungan sebanyak dua kali oleh oknum polisi bernama Randy Bagus.

Publik bahkan geram menyoroti dua kasus terakhir yang baru diproses ketika viral di media sosial.

Tagar-tagar kritik pun bermunculan. Kompolnas mengingatkan bahwa publik termasuk ke dalam pengawas Polri, sehingga kritik publik ini harus benar-benar ditanggapi serius.

"Pimpinan Polri perlu menjadikan tagar tersebut sebagai bahan evaluasi kinerja anggota, sekaligus sebagai refleksi apakah mandat Reformasi Polri, khususnya Reformasi Kultural Polri telah dilaksanakan dengan baik," kata Poengky.

"Pimpinan dan seluruh anggota Polri juga harus responsif, jika ada laporan atau pengaduan harus segera ditindaklanjuti.

Jangan sampai pengadu tidak puas karena merasa dicueki, lalu memviralkan," imbuhnya.

Senada, anggota Kompolnas lainnya yakni Yusuf mengharapkan tahun 2022 institusi Polri melalui pimpinannya mampu men-zero-kan adanya oknum Polri yang masih gemar melakukan pelanggaran, seperti banyak terjadi di 2021.

Yusuf menyarankan Korps Bhayangkara tak sekedar melakukan audit kinerja, melainkan juga audit etika profesi demi mencegah munculnya oknum-oknum polisi yang melanggar HAM ataupun melakukan kejahatan ke depannya.

"Untuk men-zero-kan adanya nila setitik yang bisa merusak susu sebelanga itu, maka penting untuk dilakukan audit etika profesi Polri.

Tidak hanya audit kinerja, tapi perlu dilakukan audit etika profesi yang didalamnya bisa dilakukan audit dengan menggunakan metode multi systems.

Dari situ akan diketahui ada anggota yang punya masalah, harus dibina secepatnya," jelas Yusuf.

"Jangan menunggu yang bersangkutan melakukan pelanggaran, dari audit etika profesi itu akan diketahui anggota benar-benar akan mampu menjalankan secara profesional atau tidak, tentu tanda-tandanya seperti disiplin, kode etik Polri itu sendiri juga jadi panduan. Kita berharap pada 2022, pengaduan masyarakat terhadap Polri semakin menurun," pungkasnya. (repost: Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)