Hadiri Kongres Mujahid Digital MUI, Kompolnas: Agama dan Negara Harus Menyatu

Hadiri Kongres Mujahid Digital MUI, Kompolnas: Agama dan Negara Harus Menyatu

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menghadiri undangan Perhelatan Kongres Mujahid Digital, yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung PPSDM Kemenaker, Jakarta Timur, Kamis (15/9/2022).

Turut hadir dalam acara tersebut Anggota Kompolnas Mohammad Dawam, Ketua Komisi Infokom MUI KH Mabroer MS, Wakil Ketua Komisi Infokom Dr Gun Gun Heriyanto, dan Kombes Pol Alfis Suhaili.

Ketua Pelaksana Kongres Mujahid Digital MUI Idy Mujayad mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kejahatan yang ada di dunia digital. Idy menilai, pesatnya perkembangan teknologi saat ini bagai pisau bermata dua.

“Mujahid Digital ini kita kumpulkan agar perkembangan teknologi memberikan manfaat positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan,” ucap Idy.

Selanjutnya, Kompolnas yang diwakili oleh Anggota Kompolnas Mohammad Dawam menyebutkan dalam paparannya, mengutip dari kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali, berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, agama dan negara harus menyatu.

“Agama dan negara harus menyatu, jika agama dan negara berdiri sendiri maka bisa diibaratkan orang mati. Jika negara tidak diberikan konsepsi keagamaan itu sama saja dengan orang yang tak bernyawa, tidak bisa berfikir, tidak bisa berkontribusi,” ungkap Dawam.



Setelah itu, berkaitan dengan hukum di era digitalisasi saat ini, Dawam menjelaskan tentang penegakan hukum polri dalam ketertiban dunia maya. Dawam menyebutkan ada beberapa pasal dalam UU ITE yang memerlukan pedoman dalam implementasinya.

“Ada beberapa pasal dalam UU ITE yang memerlukan pedoman pelaksanaan, diantaranya pasal 27, 28, 29 dan juga pasal 36. Kalau tidak ada pedomannya, maka banyak sekali pasal yang diduga pasal karet,” jelas Dawam.

Lebih lanjut, Dawam menyampaikan melalui kegiatan tersebut bisa mendapatkan inspirasi dan aspirasi kepada tokoh masyarakat. Dawam juga menyebutkan, Kompolnas akan merumuskan arah-arah kebijakan yang berbasis kebijakan agama untuk kepentingan negara.