Dukung Penegakan Hukum yang Presisi, Kompolnas Laksanakan Penelitian Tentang Kompetensi Penyidik

Medan- Komisioner Kompolnas Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. memandang fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) Polri memiliki peran penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat di bidang penegakan hukum. Namun demikian, di sisi lain fungsi Reskrim Polri cenderung dikeluhkan masyarakat, dibandingkan dengan fungsi lain pada organisasi Polri.

“Berdasarkan data yang dimiliki Kompolnas, pengaduan masyarakat terhadap kinerja  fungsi Reskrim mencapai 72 persen. Sementara pengaduan masyarakat tentang kinerja fungsi-fungsi Polri yang lain mencapai 28 persen”, ungkap Wahyu.

Menurut Wahyu, kepuasan masyarakat terhadap kinerja fungsi Reskrim, sangat ditentukan oleh sejauh mana perbandingan antara ekspektasi (harapan) dengan realita (kenyataan) penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. 

“Apabila realita yang terjadi sesuai dengan harapan, maka masyarakat akan puas. Begitu juga sebaliknya”, jelasnya.

Lebih jauh dikatakan Wahyu, pada hakekatnya, terdapat tiga tujuan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Namun pada tataran implemetasinya, ketiga tujuan hukum tersebut tidak selalu berjalan beriringan bahkan kadangkala kontra produktif.

Di dalam realitas kehidupan bermasyarakat, aspek kepastian hukum memiliki potensi bertentangan dengan aspek kemanfaatan dan keadilan.

Berbagai masalah penegakan hukum yang dilandasi kepastian hukum seringkali menciderai rasa keadilan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan masyarakat kecil seperti kasus pencurian sandal jepit, pencurian singkong, dan berbagai kasus lainnya.

Pada bagian lain, Wahyu juga menyoroti, rendahnya penilaian publik terhdap kinerja Polri di bidang penegakan hukum itu, salah satunya dipengaruhi oleh kompetensi penyidik.

Mengacu kepada beberapa teori kompetensi, Wahyu menjelaskan, bahwa kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, baik core competencies, managerial competencies, dan functional competencies.

Core Competencies, merupakan kompetensi inti yang dihubungkan dengan strategi organisasi yang harus dimiliki oleh semua karyawan/personel dalam sebuah organisasi. Managerial Competencies, merupakan kompetensi yang mencerminkan aktivitas manajerial dan kinerja yang diperlukan dalam peran tertentu. Sedangkan Functional Competencies, merupakan kompetensi yang menjelaskan tentang kemampuan peran tertentu yang diperlukan dan biasanya dihubungkan dengan keterampilan profesional atau teknis.

Secara umum, kelemahan kompetensi penyidik Polri dalam upaya penegakan hukum berkaitan erat dengan pengetahuan dan keterampilan. Hal itu dapat dilihat dari sejauh mana pengungkapan kasus kejahatan (crime clearance), ataupun menang atau kalahnya Polri dalam menghadapi gugatan pra peradilan.

Sedangkan kompetensi terkait dengan sikap dan perilaku individual penyidik, terlihat dari komplain atau pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan sikap atau perilaku penyidik, yang tidak sesuai dengan kaidah regulasi yang berlaku, seperti penyalahgunaan wewenang, pelayanan buruk, diskriminasi, diskresi yang keliru, dan korupsi.

“Komplain masyarakat terhadap kinerja fungsi Reskrim merupakan implikasi dari ketidakpuasan masyarakat dalam bidang penegakan hukum”, ujar Wahyu.

Sehubungan dengan kondisi yang terjadi tersebut, ungkap Wahyu, Kompolnas saat ini tengah melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk mencari jawaban tentang mengapa pengaduan masyarakat tinggi pada beberapa Polda tertentu. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah, memetakan kelemahan kompetensi penyidik Reskrim pada Polda-Polda yang mendapatkan pengaduan masyarakat tertinggi.

Dijelaskan oleh Wahyu, penelitian Kompolnas dengan pendekatan mix method reseach ini, memiliki keterkaitan yang erat dengan Program Unggulan Kapolri yang mengarah kepada peningkatan layanan kepada masyarakat di bidang penegakan hukum yang presisi.

“Tujuan besar yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, membangun desain penguatan    kompetensi   penyidik Reskrim guna mewujudkan penegakan hukum yang presisi”, tambahnya.

Penelitian ini diagendakan berlangsung selama lima bulan, terhitung sejak bulan April hingga Agustus 2021. Adapun penentuan wilayah penelitian dilakukan secara purposif, dengan mengacu kepada kuantitas tertinggi komplain masyarakat yang disampaikan kepada Kompolnas.

“Pemilihan wilayah dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat intensitas komplain masyarakat, yaitu Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jatim, dan Polda Sulawesi Selatan”, pungkas Wahyu. [hs]