Catatan KontraS: Kasus Tindak Penyiksaan Ada 81, Polisi Paling Banyak

Catatan KontraS: Kasus Tindak Penyiksaan Ada 81, Polisi Paling Banyak

Jakarta -- Catatan Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan, terdapat dugaan 81 penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi terjadi sepanjang periode Juli 2020 - Mei 2021.
Wakil Koordinator II KontraS Rivanlee Anandar menyampaikan, tindakan penyiksaan ini paling banyak dilakukan oleh institusi negara.
"Praktik penyiksaan ini mayoritas dari Polri, TNI, dan sipir," kata Rivanlee dalam diskusi virtual ‘Kenali dan Cegah Penyiksaan, Wujudkan Segera Ratifikasi OPCAT’ yang ditayangkan secara langsung dari kanal Youtube Komnas Perempuan, Jum'at (25/6).
Rivanlee mengatakan, dalam setahun terakhir, setidaknya ada 36 kasus penyiksaan dilakukan anggota Polri, 7 penyiksaan oleh TNI, dan 3 kasus oleh sipir penjara. Untuk institusi Polri, di tingkat Polres paling banyak terjadi penyiksaan.
Dalam beberapa kasus, aparat sering menggunakan tangan kosong sebagai medium penyiksaan dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Lainnya, adalah benda keras seperti kursi, meja, rotan, dan selang. Juga listrik dan rokok.
"Di tahun 2018, ada interogasi di Papua dengan menggunakan ular," kata Rivanlee.
Menurutnya, penyiksaan ini dilakukan dengan beberapa motif, seperti mengendalikan massa aksi Reformasi Dikorupsi pada 2019 dan aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja pada 2020 lalu.
Penyiksaan sering dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam proses investigasi atau penyelidikan tindak kriminal. Ini dilakukan, karena bukti-bukti yang ada diduga tidak cukup, aparat lalu memaksa pengakuan dari para tersangka, ujar Rivanlee.
"Untuk mengakui satu peristiwa yang sebetulnya tidak pernah mereka lakukan," ucap dia.
Selain itu, Rivanlee juga mempermasalahkan tindakan aparat yang sering melakukan pembiaran atas aksi-aksi brutal kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas dalam sejumlah kasus diskriminasi.
"Ada pembiaran yang dilakukan secara langsung, ada yang sifatnya itu dibiarkan saja. Dalam konsepsi HAM, itu termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia," ungkapnya.
Dan, para pelaku penyiksaan aparat negara ini jarang diadili melalui pengadilan umum. Impunitas atau pembebasan dari hukuman, membuat peristiwa penyiksaan terus berulang. Padahal sudah ada sejumlah peraturan agar aparat menghindari praktik ini.
"Misal Perkap 2009 itu tentang implementasi standar HAM yang meminta atau bahkan memaksa anggota kepolisian untuk taat dan patuh peraturan internal tersebut," kata Rivanlee.
Menanggapi catatan KontraS ini, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengaku masih kerap menemukan kasus tindak penyiksaan yang dilakukan anggota Polri. Menurut Poengky, reformasi kultural dalam tubuh Polri belum berjalan baik. []
Dari segi peraturan, Institusi Polri memiliki Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi HAM. Namun, pelaksanaan Perkap ini tidak berlansung dengan baik. Bahkan, kata Poengky, dalam beberapa kali ia menemui sejumlah pejabat polisi di daerah, banyak dari mereka tidak mengetahui Perkap ini.
"Watak militeristik Polri itu masih ada. Oleh karena itu (reformasi kultural) harus dilanjutkan agar Polri bisa menjadi humanis," kata Poengky dalam sesi diskusi tersebut. []