Catatan Kompolnas di HUT Bhayangkara Ke-75

Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mencatat beberapa pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Polri dalam memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-75 ini, perilaku atau tindakan negatif oknum-oknum polisi yang mencederai citra institusi.

"Ada beberapa pekerjaan rumah seperti adanya perilaku atau tindakan oknum anggota yang merusak citra institusi, seperti tindakan kekerasan, penyalahgunaan senjata api, konsumsi miras, dan narkoba. Ini perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan serta pembinaan dengan pendekatan yang tepat," ujar Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto pada Kamis (1/7/2021).

Selain itu, Benny meminta untuk kasus UU ITE Polri menanganinya secara bijak. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan demi mengurangi efek buruk dari reaksi publik.

"Kemudian dalam penanganan kasus-kasus UU ITE agar memedomani SKB tiga institusi (Polri, Kejaksaan, Kominfo), sehingga dapat mengurangi penyimpangan yang mengundang reaksi publik yang kurang baik," tuturnya.

Benny menyampaikan agar Polri transparan dalam menangani setiap kasus. Dia mengatakan pengaduan terbanyak yang disampaikan ke Kompolnas berhubungan dengan bidang reserse.

Oleh karenanya, Benny berpesan, program e-SP2HP butuh dioptimalkan dan diawasi dengan ketat supaya masyarakat merasakan pelayanan profesional, adil, tidak memihak, serta transparan dari Polri.

Harapan Benny, agar Polri semakin profesional dan mandiri pada hari ulang tahun ke-75 ini. Selain itu, Benny menyampaikan apresiasi atas catatan kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah melakukan sejumlah terobosan positif.

"Kami dari Kompolnas mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-75. Semoga Polri semakin profesional dan mandiri. Apa yang sudah dilakukan oleh Kapolri dalam program 100 hari mendapat apresiasi dari publik. Hal ini tecermin dalam survei yang dilakukan beberapa lembaga survei," terang Benny.

"Terobosan yang dilakukan dalam bidang pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan TI sangat tepat. Saya sebut dengan istilah pelayanan gaya milenial karena memang mayoritas yang dilayani dan berpengaruh adalah generasi milenial. Masyarakat dibuat mudah mengakses pelayanan sehingga cepat, transparan, lancar, dan mengurangi tatap muka yang potensial terjadi pelanggaran. Program ini perlu terus dievaluasi dan dikembangkan secara konsisten," imbuhnya. [zf]