Buntut Kekerasan Oleh Polisi, Aliansi Mahasiswa Tangerang Tuntut Pencopotan Kapolresta Tangerang

Buntut Kekerasan Oleh Polisi, Aliansi Mahasiswa Tangerang Tuntut Pencopotan Kapolresta Tangerang

JAKARTA - Aksi kekerasan yang dilakukan oknum polisi membanting seorang mahasiswa berbuntut panjang. Aliansi Mahasiswa Tangerang menilai Kapolresta Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro  tidak memenuhi standar operasional pengamanan aksi unjuk rasa.

Mahasiswa menuntut  Kapolda Banten agar Kapolresta Tangerang tidak hanya diberikan sanksi secara internal Polri, namun mereka juga menuntut agar dicopot dari jabatannya dan sanksi hukuman pidana.

Mahasiswa menganggap Kapolresta Tangerang dinilai tidak becus menjalankan standar operasional prosedur pengamanan demo.

“Khususnya untuk Kapolresta Tangerang agar dicopot dari jabatan, karena dia itu telah lalai. Dan juga kepada oknumnya, kalau bisa disanksi sesuai dengan hukum yang ada, yaitu dipenjara atau sebagaimana sanksi sosial dan kekerasan,” ujar Muflhi Al Fajri, salah satu mahasiswa kepada wartawan, Jumat (15/10/2021).

Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro mengungkapkan, sebagai pejabat publik dirinya siap melaksanakan perintah dari pimpinan.

“Saya pejabat publik, jabatan ini amanah. Kami mempunyai atasan, kami melaksanakan tugas berdasarkan perintah dari pimpinan dan amanah jabatan dari gusti Allah,” ujar Wahyu, Jumat (15/10/2012).

Di sisi lain, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai kasus tersebut tidak cukup diselesaikan hanya sebatas saling memaafkan.

Juru bicara Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, kasus itu tetap harus melalui proses hukum yang berlaku.

“Dari sisi Propam nanti akan memeriksa dari sisi pelanggaran apa saja yang dilakukan. Dari sini kita akan melihat pelanggaran peraturan Kapolri terkait penggunaan kekuatan, hak asasi manusia (HAM) dan pengendalian massa,” kata Poengky.

Selanjutnya, Poengky menjelaskan, kemungkinan terdapatnya unsur pidana dalam kasus tersebut. Menurutnya, Polri adalah institusi yang tunduk terhadap peradilan umum. oleh sebab itu, apabila terdapat adanya pelanggaran peraturan maka harus tetap diproses.

“Kalau ada yang bersangkutan dalam melaksanakan melakukan pelanggaran pidana, maka akan tetap diproses secara pidana. Saya melihat dalam kasus ini, yang bersangkutan membanting mahasiswa, ini bisa masuk kategori penganiayaan,” jelas Poengky.

Lebih lanjut, Poengky pun menyebutkan dalam kasus tersebut, selain sanksi pidana, polisi juga bisa terjerat sanksi kode etik dan disiplin sekaligus.

“Polisi itu tunduk kepada tiga sanksi. Yang pertama sanksi pidana, kemudian yang kedua dan ketiga yaitu sanksi etik sanksi disiplin. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan Polisi bisa terjerat sanksi-sanksi tersebut sekaligus,” imbuhnya.