Bahas Penguatan Kelembagaan, Kompolnas Sambangi Wantimpres

Bahas Penguatan Kelembagaan, Kompolnas Sambangi Wantimpres

Jakarta - Dalam rangka pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait penguatan kelembagaan, tim Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) bertemu Tim Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden), di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Hadir dalam pertemuan tersebut tim Kompolnas yang diwakili oleh Bapak Irjenpol (Purn) Drs. Pudji Hartanto Iskandar dan Bapak Mohammad Dawam, S.H.I., M.H.. Sementara tim wantimpres diwakili oleh Anggota Wantimpres, H. Muhamad Mardiono didampingi Sekretaris Anggota Wantimpres, Muhammad Ali Berawi, Ph.D., dan Kepala Biro Data dan Informasi: M. Arfan Sahib Sali Kando.

Kedua belah pihak terlibat dalam diskusi mendalam yang membahas tentang beberapa pasal dalam Rancangan Perpres tentang Revisi Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas. Hal penting lainnya yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tentang gedung Kantor Kompolnas.

Berikut adalah poin-poin pokok hasil pertemuan tim Kompolnas dan tim Wantimpres:

1.            TENTANG REVISI PERPRES

a.            Pihak Kompolnas menyampaikan dan menjelaskan mengenai wewenang dan tugas pokok yang dimiliki Kompolnas. Dan mengenai bahan revisi Perpres Nomor  17 tahun 2011 secara keseluruhan telah diberikan bahan secara tertulis dan secara lisan pembahasan tentang point-point penting mengenai penguatan independensi, kesekretariatan, SDM/ Staff Ahli, anggaran, sarana prasarana tentang kantor Kompolnas. Hal-hal tersebut disampaikan pihak Kompolnas kepada Wantimpres dan akan dijabarkan pada point-point selanjutnya.

b.            Terkait rencana Revisi Perpres Nomor 17 tahun 2011 dalam pertemuan itu, Wantimpres mengapresiasi sekaligus mengharapkan ada penguatan dalam tugas dan wewenangnya terkhusus dikaitkan dengan perbandingan penguatan pada lembaga-lembaga lainnya semisal Ombudsman atau Komis Yudisial yang memiliki kewenangan khusus sehingga produk lembaga adalah REKOMENDASI MENGIKAT yang memberi Rekomendasi atas tindakan pelanggaran Kode Etik Hakim, di KY dan wajib dijalankan sesuai isi Rekomendasi tersebut. Bahkan juga memiliki kewenangan memanggil Hakim di KY. Demikian pula kewenangan Ombudsman. Hal ini dibutuhkan Political Will .

c.            Oleh karena Kompolnas belum memiliki Rekomendasi Mengikat, maka perlu ditingkatkan dalam Revisi Perpres nanti agar tidak sebatas klarifikasi atas saran dan Keluhan Masyarakat (SKM) saja sebagai wewenang lembaga, namun dapat ditingkatkan menjadi lembaga yang berwenang memberikan Rekomendasi Mengikat kepada Kapolri agar materi Rekomendasi tersebut dapat dilajalankan sebagaimana semestinya.

d.            Memang independensi pengawasan Kompolnas juga agak tanggung, maka Revisi Perpres terus didorong ke arah Kompolnas yang lebih independen. Jangan-jangan yang diawasi tidak menghendaki itu. Dan hal ini harus dibahas bersama-sama dengan pihak-pihak terkait dan dalam koridor keinginan bersama semua pihak dalam konteks penguatan tugas dan wewenang Kompolnas. Sekali lagi dibahas semua pihak bersama-sama tidak hanya oleh Kompolnas. Jangan sampai hanya Kompolnas yang menginginkan revisi itu, namun Polri tidak menginginkannya. Wantimpres mendukung hal itu.

e.            Wantimpres menyarankan pihak Kompolnas dapat bertemu dengan Bappenas sebab, anggota Wantimpres prihatin, postur Anggaran Kompolnas yang relatif kecil. Oleh karenanya menawarkan kepada Kompolnas untuk mempresentasikan terutama terkait desain Anggaran T.A. 2022 kepada Bappenas diluar perencanaan penganggaran yang sudah ada. Prihatin juga Kompolnas belum ada Tenaga Ahli yang membantu dalam menjalankan Tugas Utamanya. InsyaAllah, sepanjang bisa dibantu dalam kapasitas kewenangannya, Anggota Wantimpres (H. Muhamad Mardiono) akan membantu.

f.            Sembilan Anggota Wantimpres memiliki tugas memberi Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden baik atas nama perorangan maupun Organisasi, baik diminta maupun tidak diminta. Sehingga pertemuan dengan Kompolnas ini akan dijadikan bagian dari Nasihat dan Pertimbangan Anggota Wantimpres kepada Presiden baik sebagai perorangan maupun secara Kelembagaan.

g.            Oleh sebabnya, disampaikan bahwa Kompolnas pada tahun ini akan concern melakukan penelitian dengan lima judul Penelitian: 1). Restorative Justice, 2). Reformasi Kultural, 3). Penegakan Kode Etik Polri, 4). Peningkatan Kompetensi dilingkungan Polri, dan 5). Deradikalisasi Paham Ekstrem Keagamaan.

h.            Apabila hasil akhir penelitian Kompolnas yang melahirkan Rekomendasi dari lima judul diatas kemudian juga dapat dibahas bersama dengan Wantimpres, maka dirasa akan semakin bermanfaat dan strategis dalam pelaksanaan Tugas masing-masing lembaga dalam hal usulan Kompolnas kepada Presiden berupa Rekomendasi Arah Kebijakan Polri dibidang Keamanan Dalam Negeri di 5 (Lima) Sektor Penelitian diatas yang telah dilakukan telaah dan kajian ilmiah sebagaimana Hasil Penelitian diatas.

i.             Oleh karenanya Arah Kebijakan Polri yang direkomendasikan Kompolnas kepada Presiden memang sepatutnya dilakukan melalui proses kajian berdasar teori dan praktik di lapangan. Untuk itu Kompolnas sudah saatnya diperkuat dalam menjalankan Tugas Utamanya melalui Tenaga Ahli yang mengadopsi model Tenaga Ahli sebagaimana di Perpres tentang Kantor Staf Presiden; yakni, a). Tenaga Ahli Utama, b). Tenaga Ahli Madya, c). Tenaga Ahli Muda dan d). Tenaga Ahli Terampil. Dalam Draft Revisi Perpres juga sudah dimasukkan nomenklatur Tenaga Ahli.

j.             Dari pihak Wantimpres beberapa hal yang disampaikan pada pertemuan dengan pihak Kompolnas akan dijadikan bahan rapat bersama dengan Anggota Wantimpres lainnya.

2.            TENTANG KANTOR KOMPOLNAS

Terkait pengusulan Kantor Kompolnas bisa dilakukan melalui Koordinasi dengan yang menguasai Aset Negara; Setneg, Kementerian Keuangan dan BLU. Wacana yang diusulkan Wantimpres, adalah Perkantoran di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta-Timur, atau Sewa Pinjam Pakai aset-aset BLU.

Langkah-langkah rencana pindah Kantor Kompolnas juga sudah dilakukan, termasuk Koordinasi dengan Ketua KPK terkait rencana pindah di Kantor KPK lama, namun belum juga terealisasi, termasuk juga melihat kemungkinan Sewa Gedung Granadi.[hs/kp]