Audiensi Kompolnas dengan Mahkamah Agung

Audiensi Kompolnas dengan Mahkamah Agung

Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan kegiatan audiensi Kompolnas dengan Mahkamah Agung (MA) RI, Jumat (28/5/2021).

Para anggota berada Kompolnas di Gedung Mahkamah Agung RI dalam rangka konsultasi hukum dengan Mahkamah Agung.

Hadir dalam acara tersebut Anggota Kompolnas Benny Mamoto, Pudji Hartanto, Albertus Wahyurudhanto, Poengky Indarti, Mohammad Dawam, dan Yusuf Warsyim. Dan dari Mahkamah Agung hadir Ketua MA Syarifuddin, Wakil Ketua MA/Ketua Kamar Pengawasan Andi Samsan Nganro, Ketua Kamar Pidana Suhadi, Ketua Kamar Agama Amran Suadi, Ketua Kamar Militer Burhan Dahlan, Ketua Kamar Pembinaan Takdir Rahmadi, Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, dan Ketua Kamar TUN Supandi.

Dalam pertemuan tersebut Kompolnas menyebutkan dalam melaksanakan kewenangannya terkait melakukan pengawasan eksternal terhadap Polri, dalam rentan waktu 2018 sampai dengan Februari 2021 tercatat terdapat 32 perkara (terdiri dari gugatan PMH dan permohonan praperadilan) yang didaftarkan pada pengadilan negeri (PN) dengan turut serta menarik Kompolnas sebagai Pihak Tergugat/Termohon dalam perkara.

Adapun terhadap perkara-perkara tersebut, seluruhnya tercatat Para Pemohon tidak pernah melaporkan/mengadukan perkara tersebut kepada Kompolnas sebelum perkara didaftarkan ke Pengadilan, sehingga penarikan Kompolnas sebagai Pihak Tergugat/Termohon dalam perkara yang didaftarkan di PN tersebut dianggap tidak relevan.

Adapun hasil pertemuan tersebut sebagai berikut:

1. Kompolnas melakukan edukasi mengenai masalah hukum terhadap masyarakat termasuk mengenai tugas fungsi dan wewenang Kompolnas;

2. Guna efektivitas waktu dalam hal pendampingan hukum, agenda sidang yang wajib diikuti ialah agenda sidang jawab-jinawab dan pembuktian, selebihnya bersifat situasional;

3. Dalam PERMA 1 Tahun 2019 diatur mengenai persidangan yang dilakukan secara online, untuk prakteknya dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi;

4. Hak Imunitas Kompolnas dapat diperoleh jika normanya sudah diatur secara eksplisit.[]