Amunisi Perang Bintang di Polri Kembali Berkembang, Kompolnas: Kami Tak Akan Biarkan

Amunisi Perang Bintang di Polri Kembali Berkembang, Kompolnas: Kami Tak Akan Biarkan

Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi soal isu perang bintang yang mencuat dari dugaan setoran Rp 6 milliar ke Kabareskrim.

Kompolnas disebut punya wewenang untuk mendalami dan menggali informasi soal kasus Ismail Bolong lebih lanjut.
Sebagai pengawas fungsional, sesuai amanah UU Kompolnas harus mengawasi dan memantau kinerja Polri.

Akan tetapi yang publik harus pahami, Kompolnas tentu tidak seperti lembaga lain yang mempunyai kewenangan pro-justitia.

Saat ini Mahfud MD sebagai Ketua Kompolnas dan juga Menko Polhukam sudah menginstruksikan untuk mendalami kasus Ismail Bolong.

Namun karena anggota Polri sedang berada di Bali untuk melakukan pengamanan G-20, maka Kompolnas masih belum bisa secara langsung melakukan pendalaman.

"Tetapi tentu pada akhirnya nanti kami akan mendalami secara detail karena sudah beda juga di publik mengenai skema, mengenai bocoran surat." kata anggota Kompolnas Albertus Wahyurudhanto pada Kamis, 10 November 2022.

Di sisi lain, Kompolnas akan berupaya sesegera mungkin pihak internal Polri membuka diri ke publik agar tidak terus menerus memicu bola liar.

"Kami tidak bisa masuk ke dugaan pelanggaran etik, tetapi kami bisa melakukan klarifikasi sesuai dengan kewenangan apa yang kami punyai, kami punya kewenangan klarifikasi karena untuk audit kami tidak puna kewenangan itu,"

Kompolnas bertekad agar marwah Polri nantinya hancur karena dipicu oleh pernyataan yang sempat dilontarkan oleh Ismail Bolong.

"Karena itu, kalau nanti kesulitan, tentu saja kan kami juga melakukan MoU dengan beberapa lembaga negara," punkasnya.

"Jadi kalau kami kesulitan tentu kami akan bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai kewenangan lebih karena bagi Kompolnas kepentingannya adalah jangan sampai marwah Polri jadi (taruhannya)," sambungnya.

Oleh karena itu, Albertus Wahyurudhanto meminta secepatnya Kapolri mengklarifikasi kasus Ismail Bolong.

"Kalau memang benar ya tindak, kalau tidak benar ya ada klarifikasi. Tapi yang jelas ada kepastian sehingga berita ini menjadi simpang siur," papar Albertus.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengungkap ada dua mantan jenderal Kapolri yang telah membuat rusak sistem di tubuh Polri.

Dua mantan Kapolri yang disinggung Desmond telah membuat rusaknya sistem di internal Polri yakni ada Idham Azis dan Tito Karnavian.

Desmond menyoroti peran yang diambil oleh kedua mantan Kapolri tersebut di tengah ramainya isu 'perang bintang' yang dilakukan sejumlah jenderal di Polri.

Ia secara pribadi menampik adanya perang bintang yang terjadi di tubuh Polri, tetapi Desmond yakin ada sistem yang sudah rusak.

Kemudian ia menyinggung nama dari dua mantan Kapolri yang diketahui tidak datang saat berlangsungnya pertemuan antar eks Kapolri.

Sederet eks Kapolri sempat mengadakan pertemuan dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada tangal 27 Oktober 2022 lalu.

"Perang bintang menurut saya tidak ada, cuma sistem ini rusak," ujar Desmond saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta pada Rabu, 9 November 2022.

Disebutkan oleh Desmond bahwa eks Kapolri lainnya tidak mengajak gabung dua eks Kapolri, yang disinggung keduanya sebagai Tito Karnavian dan Idham Azis.

Maka dari itu sistem di internal Polri disebut-sebut oleh Desmond telah menjadi rusak karena bersumber dari dua mantan Kapolri tersebut.

"Kalau kita baca, kenapa para Kapolri, para mantan Kapolri tidak ngajak dua mantan kapolri lain?" paparnya.