Adanya Kasus di Aplikasi eHAC, Kompolnas Minta RUU PDP segera Dibahas dan Diundangkan

Adanya Kasus di Aplikasi eHAC, Kompolnas Minta RUU PDP segera Dibahas dan Diundangkan

JAKARTA - Kasus dugaan kebocoran 1,3 juta data pengguna aplikasi Electronic-Health Alert Card (eHAC ) yang tengah diselidiki Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mendapatkan perhatian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

“Terkait 1,3 juta pengguna aplikasi eHAC yang diduga bocor, saya berharap semua pihak mempercayakan sepenuhnya kepada kinerja Polri soal jaminan keamanan data pribadi setiap warga negara Indonesia. Hal ini penting, mengingat ratifikasi perundangan mengenai perlindungan data pribadi setiap warga negara tengah berproses,” ujar anggota Kompolnas Mohammad Dawam, Rabu (1/9/2021).

Dawam menyampaikan, selama RUU Perlindungan Data Pribadi belum disahkan sebagai undang-undang, tentu akan sulit memproteksi secara dini permasalahan yang sangat sensitif ini.

“Perlindungan data pribadi, tentu saya berharap dibuat guna melindungi berbagai pihak secara adil. Seperti misalnya, perlindungan terhadap konsumen. Selain masyarakat mematuhi undang-undang, sekaligus juga memperhatian atas risiko minimal faktor data pribadi yang disalahgunakan,” jelasnya.

Dawam menyampaikan, disain aplikasi eHAC  juga harus memperhatikan kepentingan pelaku usaha yang menggunakan data pribadi, tentunya harus ada jaminan hukum baik secara nasional maupun hukum internasional.  Langkah ini perlu dilakukan agar ada kepastian mana data pribadi yang diakses untuk kepentingan properti dan mana data pribadi yang tidak boleh diakses oleh siapa pun. Sebab, itu terkait soal perlindungan negara terhadap warganya.

“Perlindungan data pribadi ini sangat penting. Keadaan sekarang di mana antar negara saling menopang, saling menjaga, dan saling berkolaborasi. Hal itu tentu berhubungan erat dengan informasi data pribadi,” tutur Dawam.

Untuk itulah Dawam berharap, RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) hendaknya segera dibahas dan diundangkan.

Lebih lanju, Dawam menyampaikan, perkembangan teknologi digital di masa pandemi Covid-19 ini juga menjadi perihal yang harus diantisipasi oleh para aparat penegak hukum.

“Kita semua perlu mendukung  aparat penegak hukum, seperti yang tengah dilakukan oleh Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri untuk menekan dan meminimalisir bentuk kejahatan digital di Indonesia. Sekaligus menghimbau semua elemen masyarakat agar saling percaya dan menghormati akan tahapan proses dan perkembangan menuju harmoni sosial yang saling menghargai,” pesan Dawam.

Sementara itu, anggota Kompolnas Yusuf Warsyim menyampaikan, apabila benar ada kebocoran data aplikasi eHAC milik Kementerian Kesehatan, tentu itu akan sangat membahayakan privasi penduduk Indonesia. Data-data pribadi yang bocor tersebut berpotensi besar dapat disalahgunakan. 

“Kompolnas meminta Bareskrim Polri segera mengusut tuntas atas dugaan kebocoran data eHAC,” pinta Yusuf Warsyim.

Menurut Yusuf, penyelidikan telah dan sedang dilakukan oleh Bareskrim Polri atas dugaan adanya kebocoran data pribadi tersebut pada saat ini patut mendapat dukungan masyarakat.

“Tentunya penyelidikan tersebut akan segera mendapatkan hasil. Apakah ada peristiwa tindak pidana dalam kebocoran data tersebut atau tidak. Jika ada peristiwa tindak pidana, maka tentu penindakan secepat mungkin harus dilakukan melalui penyidikan dengan menetapkan siapa tersangka pelakunya,” jelasnya. [fer/zf]