2 Tersangka Kasus Indosurya Keluar dari Tahanan, Kompolnas: Bukan Bebas dari Status Tersangka

2 Tersangka Kasus Indosurya Keluar dari Tahanan, Kompolnas: Bukan Bebas dari Status Tersangka

Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meyakini, bahwa Bareskrim Polri sudah memenuhi syarat  hukum yang berlaku serta profesional dalam menangangi kasus dugaan penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Meski masa penahanan dua tersangka kasus Indosurya berinisial HS dan JI telah habis, proses hukum harus tetap berjalan.

Apa yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap kasus ini, secara langsung prosedural telah memenuhi kaidah hukum yang berlaku, kata anggota Kompolnas Muhammad Dawam kepada wartawan, Minggu (26/6/2020).

Selanjutnya, Dawam juga mengatakan  jika Penahanan Tersangka siapapun itu tak terkecuali kasus KSP Indosuryo ini memang harus berdasarkan hukum. Jika memang dalam hukum dinyatakan masa penahanan telah habis selama 120 hari, maka demi hukum pula hak tersangka juga harus dipenuhi, yakni dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

“Meski demikian tidak berarti sudah bebas dari statusnya sebagai Tersangka. Sebab, Pengadilanlah yang memiliki kewenangan mengadili status seseorang termasuk status tersangka apa divonis bebas ataupun dikenakan Pidana," tegas Dawam.

“Oleh karena itu, apa yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap kasus ini, secara prosedural telah memenuhi Kaidah Hukum yang berlaku. Terhadap apa yang dilakukan Bareskrim terhadap kasus ini dan kasus hukum lainnya, kami berharap dilakukan secara Profesional dan Mandiri, sehingga makin menumbuhkan kepercayaan publik secara lebih luas", lanjut Dawam.

Selama ini dalam penegakan hukum telah menunjukkan arah kesana. Disisi lain, sebagaimana norma dalam Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional di Pasal 12 berbunyi: "Pelaksanaan tugas dan wewenang Kompolnas dilakukan dengan tidak mempengaruhi kemandirian Polri dalam proses penegakan hukum".

“Oleh karenanya apa yang kami lakukan juga berdasar peraturan yang berlaku yaitu tidak ikut mempengaruhi atau mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung ini, dan dalam pelaksanaannya kami berharap dilakukan dalam koridor menuju hukum yang berkeadilan," imbuh  Dawam.

Masa penahanan dan penambahan masa penahanan sudah diatur dalam KUHAP. Kembali, siapa yang berhak melakukan penambahan masa penahanan bisa dilihat dari peraturan terkait dan wewenang yang dimilikinya. Baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan juga diberikan kewenangan melakukan penahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, yang Terpenting tahapan Prosedur Hukum telah dilakukan utamanya oleh Bareskrim Polri.

Sebelum di beritakan,ada dua tersangka kasus koperasi Indosurya keluar dari rutan karena masa tahanannya telah habis. Berkas perkara mereka juga telah dilimpahkan penyidik Dittipideksus Bareskrim ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Iya (tersangka bebas). Masa tahanannya habis selama 120 hari, kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Sabtu (25/6).

Bareskrim Polri telah menahan dua petinggi KSP Indosurya yang menjadi tersangka dalam kasus penipuan ini. Sedangkan satu orang petinggi KSP Indosurya lainnya, yakni Suwito Ayub berstatus DPO atau buron.

Whisnu mengatakan berkas perkara kasus ini belum dikembalikan ke penyidik. Dia menduga ada kendala di pihak Jaksa.

Berkas perkaranya belum dibalikkan dari jaksa ke Polri. Penyidik Polri tidak ada kendala, mungkin kendalanya ada di jaksa, pungkasnya.