Home / Berita Polri / Dituding Mendata Preferensi Politik, Polri Mengaku Belum Tahu

Dituding Mendata Preferensi Politik, Polri Mengaku Belum Tahu

Farouk Arnaz / WMSelasa, 26 Maret 2019 | 22:27 WIB

Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo memberikan keterangan pers soal Teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Mabes Polri Kamis, 3 Januari 2019. ( Foto: Beritasatu.com/Farouk Arnaz )

 

Haris mengaku memiliki datanya bagaimana polisi dibanyak tempat digerakan untuk melakukan pendataan berapa banyak orang di wilayahnya yang diperkirakan memilih capres 01 atau 02.

 

Jakarta, Beritasatu.com – Mabes Polri angkat bicara soal tudingan Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar yang melempar isu panas soal dugaan kerja politik yang dilakukan oleh korps baju cokelat.

“Saya belum mendapat info akurat tentang isu tersebut,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (26/3/2019).

Saat disinggung tetapi apakah boleh polisi malah bekerja di luar urusan hukum dengan melakukan pemetaan preferensi pemilih di Pilpres 2019, Dedi menjawab singkat.

“Saya belum bisa menjawab sekarang. Saya lagi fokus untuk persiapan acara diskusi di televisi malam ini,” kata Dedi Prasetyo

Sebelumnya Haris mengatakan, dia memiliki datanya bagaimana polisi dibanyak tempat digerakan untuk melakukan pendataan berapa banyak orang di wilayahnya yang diperkirakan memilih capres 01 atau 02.

Data itu, menurut Haris Azhar, dimasukan dalam format Excel dengan template atau format yang sama. Data ini diinput pada Februari lalu. Lulusan master dari Inggris ini menduga pendataan ini terjadi di banyak daerah.

Ada yang levelnya diinput Polsek ada yang diinput Polres. Tapi Haris tak bisa mengatakan ini dilakukan di seluruh Indonesia sambil mengatakan minimal ada lebih dari satu data yang berada di kantongnya.

Untuk diketahui berulangkali Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan polisi netral. Tito bahkan khusus mengeluarkan telegram instruksi soal netralits pada 18 Maret kemarin.

Pun Komisioner Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan dirinya tidak melihat adanya indikasi ketidaknetralan polisi dalam menghadapi Pemilu 2019.

Poengky, yang merupakan rekan Haris semasa masih aktif sebagai aktivis HAM itu, justru melihat ada pihak tertentu yang tidak suka polisi bersikap netral dan kemudian menyebarkan kabar yang tidak benar.

Selain isu pendataan preferensi pemilih, Polri akhir-akhir ini memang disibukan dengan isu bila mereka bermain politik dan tidak netral.

Mulai dari dukungan menjadi buzzer Jokowi dengan aplikasi Sambhar, kesusupan aksi politik dalam beberapa acara Millenial Road Safety Festifal (MRSF), hingga video “Jokowi Yes” yang terjadi di Sumut.

Namun menurut polisi sejumlah tuduhan itu hanyalah hoax. Tidak ada satupun oknum anggota Polri yang diproses kode etik dalam tuduhan-tuduhan itu.

 

Sumber: BeritaSatu.com

https://www.beritasatu.com/nasional/545225/dituding-mendata-preferensi-politik-polri-mengaku-belum-tahu