Home / Berita Polri / Dinas PTSP Tolak 976 SIKM Jakarta

Dinas PTSP Tolak 976 SIKM Jakarta

Kompolnas.go.id,Jakarta-Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Benny Chandra menjelaskan, sebanyak 976 pemohon Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta ditolak.

Alasan permohonan ditolak, menurut Benny, karena pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan proses verifikasi serta Penelitian Administrasi dan Penelitian Teknis Perizinan.

“Salah satunya, kegiatan perjalanan pemohon tidak termasuk dalam penugasan atau bidang pekerjaan di sebelas sektor yang diizinkan selama pandemi Covid-19,” terang Benny dalam pernyataan resminya, Jumat (22/05/2020).

Benny memastikan, seluruh proses verifikasi penelitian administrasi dan penelitian teknis permohonan perizinan atau non perizinan senantiasa dilakukan dengan benar dan tepat, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

“Melalui komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta senantiasa menghadirkan pelayanan publik yang prima di Jakarta” jelas Benni.

Sejak dibuka pada Jumat, 15 Mei 2020, total 77.894 user berhasil mengakses perizinan SIKM dan tercatat 2.256 permohonan SIKM yang diterima. Dari total permohonan yang diterima tersebut, terdapat 860 permohonan baru diajukan per hari ini sehingga pihaknya masih terus melakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis permohonan terhadap perizinan tersebut. (Data update tanggal 21 Mei 2020 pukul 19.22)

Adapun permohonan yang telah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis diperoleh verifikasi sebagai berikut: 301 permohonan menunggu divalidasi penjamin/penanggungjawab, 976 permohonan ditolak/tidak disetujui dan 119 SIKM diterbitkan

Sekedar informasi, amanat Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, SIKM diberikan kepada orang atau pelaku usaha yang melakukan perjalanan orang bepergian karena keperluan mendesak dan Pekerja yang karena tugas dan/atau bidang pekerjaannya termasuk dalam 11 (sebelas) sektor yang diizinkan untuk beroperasi selama masa pandemi Covid-19.

Adapun 11 sektor tersebut diantaranya kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informatika, keuangan, logistik, perhotelan, kontruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, objek tertentu, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. (FER)