Home / Berita Kompolnas / Datang ke Kaltim, Kompolnas Dorong Penduduk Asli Jadi Polisi

Datang ke Kaltim, Kompolnas Dorong Penduduk Asli Jadi Polisi

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengadakan program konsultasi publik terkait optimalisasi Polri dalam penerapan Local Boy for Local Job di Polda Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2016).
Mereka juga menghimpun masukan, saran dan pendapat dari tokoh masyarakat dan pejabat utama Polda Kaltim yang berkumpul di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Nantinya masukan tersebut dirumuskan sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah terkait arah kebijakan kepolisian ke depan.

“Harapannya kebijakan nanti sesuai dengan masukan yang kami terima saat ini,” kata Komisioner Kompolnas, Dede Farhan Aulawi.
Kedatangan mereka ke Kaltim memastikan penerapan perekrutan kepolisian khusus warga lokal (suku asli) berjalan sesuai program yang ditentukan.
Dari informasi dan data yang diperoleh pihaknya, polisi Kaltim yang berasal dari suku asli belum memenuhi target dan harapan pihaknya.
“Dari 6 suku utama, baru 10 persen dari penduduk (suku asli) yang menjadi polisi Kaltim. Harapannya paling tidak bisa mencapai 30 persenlah,” ujarnya.
Menurutnya hal tersebut tak lepas dari beberapa kendala yang terjadi di lapangan, khususnya di daerah perbatasan. Tak hanya di Kaltim, di wilayah tertentu Indonesia juga demikian.
Misalnya, sarat nilai Ujian harus memenuhi standar nasional jika mau menjadi polisi. Tentunya ada daerah-daerah tertentu yang belum mampu memenuhi persyaratan tersebut.

“Kalau bicara ingin jadi polisi, tentunya ada standarisasi nasional. Misalnya syarat jadi polisi nilai UN (Ujian Nasional) 6,0. Untuk kota besar mungkin terpenuhi, tapi banyak daerah tertentu di Indonesia yang belum bisa memenuhi nilai 6 itu. Dari syarat saja tak terpenuhi. Bagaimana bisa jadi polisi,” bebernya.
Berangkat dari sanalah, pihaknya merumuskan kebijakan menyikapi kendala tersebut. Semisal, menerapkan afirmatif action di wilayah tertentu. Kebijakan tersebut bersifat memberi kemudahan atau pengecualian.
“Misal kalau UN standar nilai 6,0. Apakah di daerah teetenru diturunkan menjadi 5,5 dengam pertimbangan tadi. Sehingga peminat yang daftar dan ikut seleksi lebih banyak. Yang lulus juga lebih banyak,” paparnya. (*)