Home / Berita Kompolnas / Bahas Indikator Kinerja, Bag HIK Sekretariat Kompolnas Hadirkan Nara Sumber Bidang Perencanaan Dan Organisasi Kemenkopolhukam

Bahas Indikator Kinerja, Bag HIK Sekretariat Kompolnas Hadirkan Nara Sumber Bidang Perencanaan Dan Organisasi Kemenkopolhukam

Kompolnas.go.id,Bogor- Hari kedua pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan semester I TA 2020,  Bagian Hukum, Informasi dan Komunikasi Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia, bahas Indikator Kinerja Bag HIK.

Pembahasan Indikator Kinerja Bag HIK Sekretariat Kompolnas menghadirkan dua nara sumber, dari Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan (Polhukam) RI, Irma Puspita, SE, S.AP,M.Si. (Kepala Bagian Perencanaan) dan Lukman Sumadipraja, S.E, M.A diP (Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran III), bertempat di ruangan Haris Hotel Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/9/2020).

Dalam pemaparannya, Irma Puspita menguraikan terkait dengan Impelmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan sistem kerja meliputi, rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja,pengelolaan data kinerja,pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

“Untuk impelmentasi SAKIP di titik beratkan pada, rencana strategis yang dilakukan untuk memastikan renstra unit organisasi yang ada di Sekretariat Kompolnas selaras dengan Kemenkopolhukam. Sedangkan perjanjian kinerja dilakukan Sekretariat Kompolnas untuk menyelaraskan agar sinergi dan mendukung Kemenkopolhukam. Selain itu juga diperlukan danya pengukuran kinerja untuk memastikan pencapaian target di ukur dengan tepat,”ungkap Irma Puspita.

Irma menuturkan, sesuai dengan peta strategis Kompolnas untuk bagian Hukum,Informasi, Komunikasi Kompolnas, lebih mengarah pada peningkatan ketersediaan pengelolaan data dan sistem informasi Sekretariat.  

“ Untuk mencapai sasaran strategis ketersediaan pengelolaan data dan sistem Informasi Sekretariat Kompolnas tertuang dalam perjanjian kinerja Bag HIK dari tahun ke tahun. Dalam perjanjian kinerja kerja tersebut, disepakati 8 indikator kinerja kerja Bag HIK. Dengan sasaran strategisnya adalah untuk memastikan untuk penyusunan peraturan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang baik,”ucap Irma Puspita.

Menurutnya, untuk mencapai sasaran strategis pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang baik,tentunya Sekretariat Kompolnas Ri dijalankan dengan 8 kinerja kerja diantarnya berkaitan dengan presentase pemenuhan penyusunan draft peraturan perundang-undangan (PUU) yang berkualitas dengan prestanse 80%.

“ Untuk mengukur presentasi pengelolaan informasi, dan komunikasi publik yang baik, hal mendasar yang perlu diketahui apa itu PUU  berkualitas. PUU yang berkualitas tentunya saja PUU yang sesuai dengan pedoman yang berlaku umum, di dalamnya dipayungi oleh standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman-pedoman penyusunan PUU, sebagai standar draft PUU yang berkualitas maupun yang tidak berkualitas,” Ucapnya.

Ia mengatakan,sesuai dengan target penyusunan PUU yang berkulitas di tahun 2020 dengan tingkat 80%. Tentunya cara perhitungannya adalah dengan merekap seluruh output jumlah produk hukum yang telah di susun dan kemudian produk hukum tersebut dibandingkan dengan pedoman PUU di secara umum gambaran draft PUU di bandingkan dengan total produk hukum yang dihasilkan sehingga bisa mendapatkan presentasenya.

Misalnya dari 10 produk hukum yang dihasilkan Bag HIK,hanyak 8 produk hukum berkualitas dan 2 produk hukum tidak berkualitas dengan tingkat pencapaian 80% dan sistem perhitungan 8/10×100.

“ Dalam penyusunan standar penyusunan PUU, harus dibedah kembali oleh Bag HIK Sekretariat Kompolnas, sehingga dapat menghasilkan cek list yang dapat membedakan draft penyusunan PUU yang berkualitas dan tidak berkualitas,” Himbaunya.

Ia mengatakan selain menggunakan indikator kinerja dengan berpedoman pada 8 produk hukum, indikator lain adalah berkaitan dengan indeks pengelolaan informasi dan komunikasi pelayanan publik dalam bentuk skala likert dengan perhitungan angka 1 sampai 5.

“Secara teori skala likert digunakan untuk mengukur presepsi, dalam bentuk quisioner, terkait dengan tingkat pelayanan publik terhadap informasi dan komunikasi pada Bag HIK Sekretariat Kompolnas,”Ucapnya.

Ia mengatakan, untuk perhitungan indeks pengelolaan informasi dan komunikasi pelayanan publik menggunakan skala likert, didalamnya ada 3 indikator yang perlu diukur diantaranya adalah berkaitan dengan kesesuaian harapan,minat menggukana layanan informasi dan komunikasi pelayanan publik dan kesediaan merekomendasikan penggunakan informasi dan komunikasi pelayanan publik Bag HIK Sekretariat Kompolnas RI.

“ Untuk indeks ketiga, pada Bag HIK adalah berkaitan dengan presentasi pendampingan advokasi hukum yang profesional. Sesuai dengan manual Iqu yang semula, dari bidang perencanaan Kemenkopolhukam ada melakukan sedikit koreksi, terkait dengan jumlah hasil persidangan di tambah jumlah gugatan dibagi 2. Sebagai sarannya adalah perubahan rumus adalah jumlah hasil persidangan di bagi dengan jumlah gugatan masyakarakat,” Ucapnya.

Lanjut dikatakannya,untuk indikator ke-4 berkaitan dengan indeks ketepatan waktu penyelesaian peraturan dengan menggunakan skala likert. Tentunya bila menggunakan perhitungan skala likert berarti yang dinilai adalah presepsi responden terkait layanan publik yang diberikan Bag HIK.

“Terkait dengan ketepatan waktu penyelesaian peraturan,itu artinya berkaitan dengan tetap dan tidak tetapnya waktu penyelesaian peraturan yang progresnya adalah berkaitan dengan hasil survey terkait layanan kepuasan layanan publik dari responden kepada Bag HIK Sekretariat Kompolnas,”tutur Irma Puspita        

Pembahasan penyusunan laporan semester I TA 2020, pada hari kedua, dihadiri Kepala Sekretariat Kompolnas Brigjen Pol. Purwolelono, S.I.K, M.M, Kabag Hukum, Informasi dan Komunikasi Joko Purwanto, S.I.K, S.H, Kabag Umum Bambang Mihardjo, S.H, Kabag Dukungan Teknis Edy Suryanto, S.Pd, M.Si, Kasubbag Data dan Sistem Informasi Verie Teguh S.T, serta staf bagian Hukum Informasi dan Komunikasi Sekretariat Kompolnas. (FER)